Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

MPP Aceh Besar Diresmikan Menpan RB Bersama 13 MPP Lainnya di Indonesia

Salah satu warga Aceh Besar Cut Nurlita (30) sedang mengurus keperluan Administrasi KTP dan BPJS di MPP Lambaro Kecamatan Ingin Jaya, Senin (16/1)

Mulyadi kembali mengatakan, menurutnya masih ada beberapa kekurangan terkait eksterior gedung MPP, seperti dinding luar gedung dan basement, landskap area parkir dan taman, Sehingga dirinya berharap ada upaya pembenahan dan penataan kembali MPP agar lebih bagus lagi.

“Tentunya ini tidak mudah, dan butuh kerjasama serta kerja bersama untuk membenahi dan mempercantik MPP, yang merupakan eks Pasar Lambaro,” ungkapnya.

Mulyadi berharap semoga dengan kehadiran MPP dapat memberi kemudahan dan bermanfaat bagi masyakarat yang membutuhkan layanan karena sudah disatukan pada satu tempat, yang titiknya juga sangat strategis dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Aceh Besar.

“Semoga dapat mempermudah masyarakat Aceh Besar dalam mengurus keperluan dan administrasi lainnya, karena MPP ini berada dititik sentral Kabupaten Aceh Besar yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dari berbagai penjuru Kecamatan yang ada didalam ruang lingkup Aceh Besar,” katanya.

Selanjutnya Mulyadi menambahkan terkait jenis-jenis layanan di MPP, baik instansi pusat maupun daerah, BUMN maupun BUMD, memang belum lengkap, dan ada yg belum tersedia, hal ini terkait juga dengan kapasitas gedung yang terbatas.

“Namun begitu, pihak DPMPTSP dengan dukungan pimpinan daerah, terus berupaya membangun komunikasi dengan pihak instansi yang belum bergabung di MPP, sehingga dapat bergabung juga nantinya, hingga jumlah layanan di MPP makin bertambah dan dapat mempermudah memberi layanan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dalam hal mengurus keperluan dan administrasi di pemerintahan daerah,” pungkasnya. (IA)

author avatar
Redaksi
Redaksi INFOACEH.net

Lainnya

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Migas.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh
Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Wakil Bupati Syukri A Jalil menghadiri peluncuran Program Beuet Kitab Bak Sikula di SMPN 1 Lampeuneurut, Darul Imarah, Senin (28/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi lulusan universitas yang menghadapi tantangan mencari pekerjaan di Korea Selatan.
Satreskrim Polres Aceh Utara mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor untuk cek kendaraan hasil sitaan kasus curanmor.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantorpos Makassar.
Kelompok KKN XXVII-5 USK di Lamjuhang, Aceh Besar. (Foto: Ist).
Ilustrasi menunjukkan proses digitalisasi perpajakan dan akses data.
Ilustrasi grafik pergerakan IHSG menunjukkan kenaikan signifikan.
Mark Zuckerberg memimpin Meta dalam pengembangan kecerdasan buatan.
Operasi Patuh Seulawah 2025 yang digelar Polda Aceh telah berakhir pada Ahad, 27 Juli 2025. (Foto: Ist)
Foto Bersama peserta KKN dan anak-anak di Gampong Cot Batee
angkapan layar video yang menunjukkan sekelompok warga menyerang rumah doa umat Kristen di Padang Sarai, Sumatera Barat, Minggu (27/7/2025). (Foto: tangkapan layar/X @permadiaktivis2)
Tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo dan rumah anggota DPR Heri Gunawan, diduga terkait aliran dana CSR ke yayasan politikus.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak pernah terlibat dalam penyebaran isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Ia menyebut tuduhan itu sebagai fitnah besar dan upaya memecah belah.
Kepala Eksekutif OpenAI sekaligus pencipta ChatGPT, Sam Altman, secara terang-terangan memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak hanya mengancam profesi tertentu, tapi siap menghapus seluruh kategori pekerjaan.
Kepala Biksu Shaolin, Shi Yongxin, saat menghadiri acara resmi sebelum tersandung skandal seks dan penggelapan dana. (Foto: Getty Images)
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyerukan negara-negara Arab segera membuka akses bantuan ke Jalur Gaza untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih luas. (Foto: Ist)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemborosan Rp1,5 triliun dalam program bantuan kuota internet Kemendikbudristek untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Kini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek ini. (Foto: Dok. Kemendikbudristek)
Tutup