Jantho — Mahkamah Syar’iyah Jantho, Rabu (7/4) kedatangan team peneliti dari lembaga Restorative Justice Working Group ( RJWG ). Tim ini terdiri atas Peneliti Ahli Dr H Riza Nizarli SH MH dan anggotanya Marlinita SH, Juwita dan Ramadhaniah.
Tim RJWG diterima salah satu hakim yang mewakili unsur pimpinan dengan didampingi oleh Zuldiati SH selaku Kasubbag Umum dan Keuangan.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho melalui Humasnya Tgk Murtadha Lc menyampaikan, atas nama pimpinan dan segenap unsur jajaran Mahkamah Syar’iyah Jantho mengucapkan terima kasih atas kedatangan tamu dari tim peneliti Restorative Justice Working Group yang datang untuk meneliti proses peradilan dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak, serta melakukan review untuk persoalan anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, saksi dan bahkan sebagai pelaku.
“Ketua menyampaikan permohonan maaf tidak bisa turut serta dalam pertemuan tersebut, karena pada kesempatan yang sama sedang memimpin persidangan tujuh perkara perdata,” terangnya.
Riza Nizarli menambahkan, kedatangannya bersama anggota ke Mahkamah Syar’iyah Jantho untuk melakukan mapping (pemetaan) data awal karena lembaga Restorative Justice Working Group bekerja sama dengan Australia Indonesia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) telah menetapkan 3 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Tengah, sebagai objek sample wilayah yang akan diteliti terhadap advokasi hak-hak perempuan dan anak sebagai elemen subjek yang akan diteliti.
Selain mengunjungi Mahkamah Syar’iyah Jantho, pihaknya juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jantho dan Kejaksaan Negeri Aceh Besar dalam kegiatan yang sama.
Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho menambahkan, pihaknya sangat terbuka kepada siapapun yang hendak melakukannya penelitian di satuan kerjanya, terlebih untuk kepentingan advokasi dan edukasi dalam hal ini tentang segmen perempuan dan anak.
“Insya Allah kami mendukung dengan data dukung yang relevan dan bersifat esensial baik itu untuk kepentingan naskah akademik atau legal drafting untuk Bahan Forum Group Discussion (FGD), sepanjang diperbolehkan oleh aturan yang berlaku, kita akan support,” ujar Siti Salwa SHI MH.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan.
Kemitraan berfokus untuk mendukung kegiatan transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi; mengatasi kejahatan lintas batas dan memperkuat keamanan; mencegah ekstremisme kekerasan, reformasi pemasyarakatan dan pengembangan kemitraan. (IA)
