JAKARTA – Komite Peralihan Aceh (KPA) menyerahkan nama-nama eks kombatan GAM kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil.
KPA meminta kepada pemerintah segera menyertifikatkan lahan dan dibangun kebun bagi mantan kombatan GAM sesuai amanah MoU Helsinki.
Nama-nama eks kombatan diserahkan Wakil Ketua KPA Pusat Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, didampingi Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, dan Juru Bicara KPA Azhari Cage, diterima Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, disaksikan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam pertemuan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (24/3).
Pertemuan tim KPA dengan Ahmad Muzani ini yang keempat kali, membahas pembangunan kebun bagi eks kombatan GAM berjumlah 3.000 orang seperti amanah MoU Helsinki.
“Dalam pertemuan tadi telah disepakati oleh Pak Menteri ATR bahwa yang 3.000 tersebut segera diproses dan disertifikasi, lokasinya sudah ada yaitu di Aceh Timur yang luasnya sekitar 15 ribu hektare,” kata Abu Razak dalam keterangan tertulis melalui Jubir KPA Azhari Cage.
Abu Razak menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang telah memfasilitasi sehingga kebun untuk eks kombatan GAM segera tersedia.
“Sebenarnya bukan hanya 3.000, jumlah eks kombatan GAM serta Tapol/Napol mencapai puluhan ribu. Tapi, karena dalam MoU Helsinki, kita serahkan data ini dulu. Kita mengharapkan selanjutnya menyusul untuk eks kombatan GAM, tapol/napol, dan anak-anak korban konflik,” ujarnya.
Azhari Cage menyampaikan kepada Sofyan Djalil dan Ahmad Muzani bahwa persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut sejak perjanjian damai ditandatangani Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Dia mengharapkan agar pembangunan kebun eks kombatan GAM segera tuntas.
“Jadi, bukan hanya penyerahan tanah. Kalau cuma tanah masyarakat Aceh juga bisa mengambil sendiri karena tanahnya tanah Aceh juga. Tapi, ini harus benar-benar dibangun kebun sesuai dengan amanah MoU Helsinki. Juga harus mendapat perhatian juga bagi Tapol/Napol dan anak-anak korban konflik,” kata Cage.
Cage menyebut selama ini Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga kewalahan karena anggaran yang tersedia untuk program pemberdayaan eks kombatan GAM, tapol/napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan berusaha agar kewenangan-kewenangan yang menjadi hak Aceh bisa segera diimplementasikan,” ujar Cage.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Pertanahan Kementerian ATR, Kanwil BPN Aceh, Anggota DPR RI asal Aceh Fadlullah, Ketua Banleg DPR RI serta Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak. (IA)
