JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta Pemerintah Aceh untuk kestabilan pangan di Aceh supaya dapat membuat market (pemasaran) sendiri di dalam daerah.
“Saya melihatnya Aceh punya potensi pangan yang luar biasa. Saya beberapa kali ke Aceh, ke Universitas Syiah Kuala diskusi soal pangan. Bagaimana Aceh itu ke depan untuk masyarakat Aceh itu sendiri luar biasa,” kata Arief Prasetyo Adi saat melakukan pertemuan dengan Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Ketua DPRA, Saiful Bahri serta Anggota DPR RI Komisi IV Salim Fakhry di kantor Badan Pangan Nasional, Rabu, 27 Juli 2022.
Arief menyebutkan, menyangkut dengan padi di Aceh sebenarnya merupakan daerah swasembada. Namun, berkaitan dengan pangan nasional itu, yang pertama perlu dilakukan menstabilisasi serta ketersediaan pangannya.
“Jadi sebisa mungkin, apa yang diproduksi di Aceh itu bisa punya market di Aceh tersendiri,” sebutnya.
Menurutnya, kalau ada badan usaha milik daerah (BUMD) di Aceh yang bisa mengelola terkait dengan pangan, kemudian mempunyai market sendiri di Aceh, itu sangat bagus.
Sehingga perekonomian bergerak di Aceh, dan tidak di luar Aceh.
“Programnya gampang sekali. Tinggal buat peraturan gubernur mengenai beras ASN. Misalnya minggu ini saya minta persiapan badan pangan nasional menyiapkan beras, minyak, gula untuk karyawan ASN di lingkungan pemerintah Aceh, jadi disiapkan untuk saudara-saudara kita di Aceh jangan keluar,” jelasnya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga meminta Pemerintah Aceh dapat memanfaatkan secara maksimal gudang penyimpangan hasil produk petani, salah satunya milik Badan Urusan Logistik (Bulog).
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengharapkan dukungan Badan Pangan Nasional demi kemajuan pangan di provinsi paling ujung barat Pulau Sumatera itu.
“Tujuannya ke Badan Pangan Nasional guna memperkuat hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah di bidang pangan. Besar harapan kami agar Aceh lebih maju. Saya berharap bantuan bapak, antensi bapak kepada Aceh,” kata Pj Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, di Kantor Badan Pangan Nasional di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Juli 2022.
Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Aceh yang didampingi Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran ST MSi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir Cut Huzaimah MP Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan Anggota Komisi IV DPR RI, Salim Fakhry.
Menurut Achmad Marzuki, Aceh merupakan daerah lumbung pangan. Oleh karena itu, Achmad Marzuki sangat berharap agar semua pihak terutama Badan Pangan Nasional dapat melakukan kolaborasi dengan Aceh.
Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran ST MSi juga mengharapkan dukungan dari Badan Pangan Nasional, seperti persoalan bahan pokok di Aceh yang masih bergantung pada daerah luar.
“Daya beli masyarakat terhadap telur, karena memang kebutuhan masyarakat Aceh yang 1,2 juta itu baru bisa kita penuhi 62 ribu pak. Jadi selebihnya masih dari Medan, dan akhirnya yang terjadi masyarakat jauh dari sumber produksi telur,” katanya.
Begitu juga dengan pertenakan seperti kambing, sapi, kerbau, di Aceh masih ekstensif, karena selama ini belum intensif.
“Nah ini karena peternakan masih dilepas liar begitu saja. Ini merupakan beberapa permasalahan kita,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir Cut Huzaimah MP mengatakan untuk pangan di Aceh khususnya padi masih surplus, bahkan menempati peringkat delapan nasional.
“Namun masalah utama Aceh belum mampu menghasilkan beras premium, melainkan medium. Akhirnya untuk mendapatkan premium dialihkan ke Medan,” ujarnya.
Untuk itu ia meminta dukungan dari Badan Pangan Nasional, agar di Aceh bisa menghasilkan beras-beras dengan kualitas premium.
Pada kesempatan sama, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya meminta agar ada Pasar Induk di setiap kabupaten/kota di Aceh. Termasuk hadirnya Bank Pangan Aceh dan kostorik (tempat penyimpanan). Sebab kata Pon Yahya, selama ini banyak produk pertanian, perkebunan dan perikanan Aceh mengalir ke Medan, Sumatera Utara dengan harga murah.
Salah satu solusinya usul Pon Yahya, Kepala Bapanas diminta untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor melalui sejumlah pelabuhan laut di Aceh.
“Dalam diskusi yang kami sampaikan bersama Pak Pj Gubernur, Kepala Bapanas menyatakan siap mendukung dengan memerintahkan langsung para deputinya untuk Aceh diupayakan ada tahun ini. Termasuk kostorik,” jelas Ketua DPR Aceh Saiful Bahri.
Karenanya, Kepala Bapanas menyarankan agar Aceh juga konsen untuk melakukan pemasaran produk yang sudah surplus agar harga di petani jangan sampai anjlok.
Selain itu, menyorot tentang telur ayam yang harus pasok dari Medan, harga daging sapi Aceh termahal di Indonesia serta kopi Aceh yang jadi kebanggaan Aceh Indonesia.
“Kepala Bapanas juga menyampaikan Aceh perlu memiliki gudang representatif atau dengan cara manfaatkan gudang Bulog. Dan, akan ke Aceh untuk meninjau gudang Bulog,” sebut Pon Yahya.
Kepala Bapanas juga menyarankan perlunya diskusi lebih teknis untuk menyusun langkah kerja bersama.
“Beliau katakan program ini harus jalan, jangan hanya diskusi dan tinggal di kertas. Kita kerja, Insya Allah Pak Gub dan Pak Ketua,” ungkap Pon Yahya, mengulang perkataan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. (IA)
