BANDA ACEH — Persoalan mendasar yang membuat kepemimpinan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq sangat memprihatinkan adalah kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang sangat lambat. Sehingga hingga 100 hari kerja, Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq seakan-akan hanya polesan pencitraan tanpa kerja nyata.
“Untuk memaksimalkan kerja, Pj Wali Kota Bakri Siddiq harus berani melakukan evaluasi kinerja SKPK. Jika tidak, maka kepemimpinan Bakri Siddiq akan berpotensi gagal dan terus dalam lamunan halusinasi seakan-akan berhasil hingga Mendagri melakukan evaluasi dan membuktikan kinerja Pemko Banda Aceh memprihatinkan. Di situ baru Pj Wali Kota tersadarkan, apa artinya jika nasi sudah menjadi bubur,” ungkap Koordinator Kaukus Pemuda Kota (KPK) Banda Aceh Ikhwan Kartiawan kepada media, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Menurut KPK, selama ini kerja sejumlah SKPK tak lebih dari menyenangkan hati Pj Wali Kota agar tidak dilakukan mutasi. Sementara, untuk kerja nyata memberikan pelayanan terbaik serta menjalankan program kerakyatan masih jauh api dari panggang.
“Semestinya, Pj Wali Kota Banda Aceh belajar banyak dari daerah lain yang capaian Pj kepala daerah-nya lumayan. Mereka melakukan sejumlah peremajaan dan penyegaran di tataran SKPK agar capaian kerjanya maksimal,” jelasnya.
Ikhwan mengatakan, 100 hari Bakri Siddiq memimpin Banda Aceh sejak dilantik pada 7 Juli 2022, justru yang menonjol adalah inflasi Banda Aceh yang sudah mencapai 5,73%, pendapatan asli daerah yang tidak maksimal, program kerakyatan yang terhambat serta sejumlah polemik lainnya.
“Ini menunjukkan kinerja SKPK dalam lingkungan Pemko Banda Aceh selama ini sangat lambat dan memilukan. Apalagi Bakri Siddiq selama ini sebagai pimpinan terlihat kurang tegas dan lebih mudah dinina-bobokkan dengan bahasa manis seakan-akan menunjukkan loyalitas dan sejumlah dalih-dalih atau lempar bola kesalahan agar pejabat SKPK terkait bisa aman dengan posisinya.
Padahal, inti dari loyalitas kepada pimpinan dan integritas seorang pejabat Pemko itu sebenarnya harus ditunjukkan dalam bentuk kerja nyata bukan bisikan manis asal bapak senang belaka.
Kalau kita cek e-SP2D Kota Banda Aceh, mayoritas yang dieksekusi SKPK selama kepemimpinan Bakri Siddik, bukan program kerakyatan atau keagamaan tapi operasional rutin perangkat daerah dominannya, di sini saja sudah dapat kita lihat persentasenya, berapa banyak program pemko untuk rakyat dan keagamaan yang direalisasikan padahal sudah memasuki akhir triwulan ketiga dan pemko hanya punya waktu sekitar 3 bulan lagi sebelum tutup buku tahun anggaran,” jelasnya.
Selama kepemimpinan Bakri Siddiq, roda pemerintahan dinilai sangat tidak stabil faktanya persentase capaian program dan kinerja menunjukkan sangat memilukan.
“Jika tidak segera dievaluasi dan dilakukan penyegaran maka imbasnya jangankan untuk memaksimalkan kinerja dan melakukan terobosan, bahkan mengimplementasikan program yang sudah ada saja akan sulit dicapai,” tegasnya.
Dia menyontohkan, Bakri Siddiq baru tersadar dan melakukan program pasar murah setelah angka inflasi Banda Aceh naik signifikan dan bertentangan dengan amanah Presiden yang mengharuskan pemda melakukan pengendalian inflasi agar tetap di bawah 5%.
Belum lagi berapa banyak SPD program kerakyatan yang ditahan, berapa banyak sumber PAD yang masih tak jelas dan belum dikutip serta berapa potensi kebocoran PAD yang telah diantisipasi.
“Itu hanya contoh dampak ketidaktegasan Pj Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan kita meyakini jika hal ini berlanjut maka persoalan di masyarakat hingga optimalisasi program amanah pemerintah pusat baru dijalankan ketika Pj Wali Kota sudah mendapat teguran dari Mendagri mewakili pemerintah pusat,” bebernya.
Ketidakmampuan Bakri Siddiq dalam mengendalikan kinerja SKPK akan menjadi akar permasalahan yang berimplikasi kepada gagalnya Bakri Siddiq dalam memimpin Banda Aceh nantinya.
“Hal yang harus disegerakan oleh Pj Wali Kota Bakri Siddiq adalah melakukan mutasi dan penyegaran berdasarkan kinerja dan sesuai dengan aturan. Aturan membolehkan, peluang itu ada, tinggal lagi dilakukan evaluasi kinerja dan disegerakan leremajaan struktur agar capaian kerja sesuai dengan harapan rakyat dan amanah pemerintah pusat,” imbuhnya.
Masih kata Ikhwan, jika bicara PAD ada 11 SKPK yang terlibat di dalamnya, jika bicara inflasi ada SKPK dan tim yang diamanahkan, begitupun kalau bicara prkgram kerakyatan dan keagamaan.
“Ya, tinggal kinerjanya ditracking dan di-evaluasi. Apa perlu publik membeberkan terlebih dahulu mana saja rumah ibadah dan program kerakyatan yang tak berjalan, mana saja sektor pelayanan yang tak maksimal dan mana saja PAD yang selama ini tak dikutip, baru kemudian Pj Wali Kota menyadarinya.
Yang perlu dicatat Pj Wali Kota kinerjanya bukan hanya dimonitoring rakyat, tapi juga diawasi pemerintah pusat, jika terus merasa senang dengan pencitraan tanpa bukti kinerja pasti, dampaknya justru rakyat dirugikan, pemerintah pusat sebagai pemberi mandat marwahnya tercoreng, tentu ini tidak kita inginkan,” katanya merasa prihatin.
Pihaknya juga menyarankan Bakri Siddiq segera menata kembali kabinetnya berdasarkan capaian kerja. “Kalau Pj Wali Kota tegas, caranya cukup simpel. Tinggal dicek satu-satu capaian kerja, serapan anggaran, serta berapa banyak program yang belum terealisasi di suatu instansi, jika memang kinerjanya tak benar ya pejabatnya diganti, dan letakkan yang lebih mampu, toh Mendagri memberikan peluang untuk mutasi tinggal disesuaikan dengan aturannya. Sebagai birokrat senior tentunya Bakri Siddik sangat paham bagaimana cara mengevaluasi capaian kinerja bawahannya, bukan malah sibuk terbuai dengan bisikan-bisikan angin surga,” pungkasnya. (IA)
