Banda Aceh — Roda pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki kini sudah memasuki 100 hari kerja. Ikhtiar untuk membangun Aceh mendapat respon positif dari Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng.
Mantan Rektor USK tersebut, Ahad (16/10/2022) mengatakan, Pj Gubernur Aceh telah bekerja keras dalam menata Aceh setelah dihantam covid.
Ia menyebutkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar telah ditutup sebagai Hub International selama pandemi covid. Namun setelah serangkaian komunikasi seusai berangsur normalnya kondisi dunia, maskapai Air Asia rute internasional, telah kembali terbang ke Aceh.
Saat ini, yang tidak banyak diketahui publik, Pj Gubernur Aceh sudah memerintahkan jajarannya menyusun draf Qanun Dana Abadi Pendidikan. Kemudian Menyusun data stunting by name by address.
Termasuk juga melobi Pusat sehingga rancangan perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) telah masuk dalam Prolegnas.
Samsul Rizal mengakui, apa yang dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh tidak begitu terpublikasi secara luas. Ia menyontohkan kunjungan ke sejumlah kementerian, bertemu Presiden Joko Widodo, dalam rangka membangun jembatan komunikasi, agar pemerintah pusat melakukan intervensi khusus untuk Aceh dalam sektor pembangunan.
Menurut Samsul Rizal, tidak mudah membangun Aceh. Aceh sudah terlanjur diurus secara tidak serius pada periode lalu. Banyak masalah pembangunan yang tidak selesai dan tidak dicarikan jalan keluar.
Ketua ICMI Orwil Aceh ini menyontohkan berlarut-larutnya pembebasan lahan Waduk Keureutoe dan Waduk Tiro yang belum selesai sekarang. Dampak buruknya, saat ini Waduk Tiro dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Meski demikian, Samsul Rizal mengatakan, dalam rentang 100 hari kerja, banyak yang telah Pj Gubernur Aceh lakukan. Ketua Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII Wilayah Aceh) ini menilai, Achmad Marzuki tidak menutup diri dari saran.
Ada problem yang tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sangat cepat seperti stunting, UMKM, dan investasi besar. Tapi dengan langkah yang sedang dan telah dilakukan oleh Pj Gubernur Aceh, Samsul Rizal percaya, Aceh akan lebih baik di masa akan datang.
Achmad Marzuki yang dilantik pada 6 Juli 2022 lalu telah melaksanakan sejumlah program untuk memacu pembangunan demi kemajuan Aceh.
Di sektor perhubungan dan pariwisata, Achmad Marzuki kini sedang memperjuangkan agar Bandara SIM menjadi Center of Umrah. Diikuti dengan penambahan rute angkutan udara perintis TA 2023 dan peningkatan ekspor komoditi Aceh melalui pelabuhan di Aceh.
Hasil kolaborasi Dinas Perhubungan Aceh, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah ada pembukaan 2 rute trans wisata (trans meudiwana) setiap hari Ahad pada rute yang ada objek wisatanya.
Kemudian, perkembangan revitalisasi pelabuhan Ulee Lheue terus dipacu, ditandai dengan penerapan e-kiosk retribusi pada dua terminal tipe B. Selain itu juga memberikan dukungan Kementerian Perhubungan terhadap penugasan kepada Pelindo untuk pengerukan kolam Pelabuhan Kuala Langsa, serta pengerukan Lampulo pada tahun 2023.
Di sektor olahraga, Pj Gubernur Aceh juga sudah menggerakan seluruh stafnya untuk menyukseskan Aceh sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 bersama Sumatera Utara.
Lokasi PON untuk Aceh sudah disetujui, tentunya ini peluang untuk menyerap banyak tenaga kerja.
Untuk bidang pertanian dan pangan, Pj Gubernur Aceh sudah memastikan agar peremajaan 500 hektar lahan kopi terlaksana dengan baik. Demikian dengan pengembangan 50 hektar untuk tanaman nilam, tanaman kelapa yang mencapai 100 hektar serta peremajaan karet juga 100 hektar.
Dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga ada pengembangan Food estate seluas 10.000 hektar, untuk kedelai 7.000 hektar, padi lahan kering 300 hektar, padi kaya gizi 1.500 hektar, padi sawah 9.500 hektar, penangkaran 50 hektar, Jagung 15.440 hektar, ada bantuan alat mesin padi 109 unit, serta 8 unit pengolahan pangan.
Dari Direktorat Jenderal Hortikultura, ada sarana pengolahan cabe dan bawang 2 unit, pengembangan bawang merah 30 hektar, pengembangan cabe 120 hektar, pengembangan tanaman obat 20 hektar, jahe 30 hektar, pisang barangan 30 hektar.
Ada juga untuk jeruk 20 hektar, durian 70 hektar, sarana pengemasan 1 unit dan sarana panen 2 unit
Sementara itu dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, ada sarana traktor dan mesin lainnya 87 unit, optimasi lahan sawah kering Aceh juga mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 248.815 Usaha Mikro, Mayor Project Pengelolaan Terpadu UMKM Komoditas Nilam (Factory Sharing) untuk 1 (satu) Koperasi Sekunder dan 5 (lima) Primer.
Selain memacu perkembangan pembangunan fisik, Pj Gubernur dua hari yang lalu sudah mengumpulkan para bupati/wali kota dalam rapat koordinasi untuk mengevaluasi kinerja, membahas tantangan dan mencarikan jalan keluar tentang inflasi, stunting, kemiskinan, banjir, tambang minyak rakyat, serta sejumlah persoalan lainnya di Aceh. Pertemuan tersebut akan dilakukan lagi setiap tiga bulan sekali. (IA)
