BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRK) Banda Aceh yang notabenenya merupakan perpanjangan lidah masyarakat di Pemerintahan kini dinilai semakin tumpul dalam menyuarakan persoalan masyarakat.
Bahkan ironisnya DPRK justru terlihat akhir-akhir ini sibuk dengan memuja Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq.
“Tentunya sebagai masyarakat kita bertanya-tanya, DPRK itu corong untuk memperjuangkan persoalan rakyat kepada pemerintah atau sebaliknya, sering menyanjung pemerintah kepada rakyatnya,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat (GeMPUR) Asrinaldi kepada media, Selasa (29/11).
Menurut GeMPUR, akhir-akhir ini justru terlihat seakan-akan para wakil rakyat yang diduk di DPRK Banda Aceh hanyalah bawahan Pj Wali Kota. Padahal secara riil sesuai dengan tugas dan fungsinya DPRK justru harus mengontrol setiap kinerja dan kebijakan Pj Wali Kota agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kita menilai fungsi pengawasan yang melekat pada wakil rakyat di DPRK akhir-akhir ini mulai berubah menjadi fungsi pemujaan, seakan-akan para wakil rakyat adalah kepala SKPK yang harus mematuhi keinginan Pj Wali Kota. Padahal banyak persoalan yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat namun terabaikan dan ditutupi oleh wacana khayalan Pj Wali Kota, tapi sayangnya DPRK juga bungkam dalam menjalankan fungsi pengawasannya,” sesalnya.
Asrinaldi menduga, bungkamnya para wakil rakyat di parlemen disinyalir karena terbuai oleh janji manis alokasi besar anggaran pokok pikiran pada tahun 2023.
“Sungguh disayangkan jika memang benar para wakil rakyat kita di parlemen Banda Aceh dininabobokkan dengan janji pokir yang besar tahun depan, hingga melupakan fungsinya yang dimandatkan oleh rakyat dan undang-undang yakni menjalankan fungsi pengawasan, dan secara tegas bersuara mengkritisi dan menyampaikan persoalan rakyatnya,” lanjutnya.
Bayangkan saja, kata Asrinaldi, ketika ada 11 wanita yang berpesta miras ria hingga dini hari di kawasan Ulee Lheue yang ditangkap beberapa waktu lalu, namun dibebaskan begitu saja, tapi DPRK justru diam begitu saja.
Belum lagi jika bicara berapa banyak program untuk rakyat atau program keagamaan yang tidak terealisasi.
“Seharusnya dewan cek itu semua dan suarakan, jangan diam seribu bahasa. Jika dewan sudah diam ketika ada persoalan yang berkaitan dengan rakyat, ini menandakan rakyat sudah tidak lagi memiliki wakilnya di parlemen,” bebernya.
Dia juga menyesalkan jika benar DPRK hanya bernyanyi jika kekurangan pokir, dan tertidur pulas ketika dibayang-bayangkan dengan anggaran pokir yang besar.
“Sekali lagi harus diingat oleh para wakil rakyat kota Banda Aceh, bahwa DPRK itu bukanlah bawahan atau anak buah Pj Wali Kota, DPRK secara legitimasi memiliki kekuatan untuk memprotes setiap kinerja dan kebijakan Pj Wali kota yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi jangan sampai wakil rakyat disuruh untuk muja-muji dan apresiasi sana sini.
Perlu diingat itu bukan fungsi wakil rakyat. Bahkan jika Pj Wali Kota tidak mengakomodir kritikan DPRK maka sah-sah saja DPRK surati Mendagri untuk ganti Pj Wali Kota, jadi sangan sampai wakil rakyat malah diarahkan untuk menggadaikan marwahnya,” lanjutnya.
Selain itu, juga perlu diingat ada tumpukan harapan masyarakat agar DPRK bekerja sebagaimana mestinya seorang wakil rakyat, jika para wakil rakyat terus menerus membisu dan tidak peka dengan persoalan rakyat ini juga akan jadi catatan hitam para anggota dprk dimata rakyat.
“Kita berharap wakil rakyat jangan sampai didikte oleh seorang Pj Wali Kota, mari bersama-sama kita jaga marwah wakil rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat yang senantiasa bersuara untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan elit pemerintahan dan penguasa semata,” tegasnya. (IA)
