BANDA ACEH — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Demokrasi Muda (Gerdam) Banda Aceh melakukan aksi demontrasi ke kantor Walikota Banda Aceh, Jum’at pagi 9 Desember 2022.
Setelah melakukan orasi, mahasiswa diterima oleh Pj Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Pemko Banda Aceh Aulia Rachmana Putra.
Peserta aksi berencana memberikan antimo kepada Pj Walikota, namun Kabag Prokopim enggan menerima hadiah mahasiswa itu.
“Setelah lima bulan Bakri Siddiq menjabat sebagai Pj Walikota, kondisi kota Banda Aceh semakin memilukan. Mulai tata kelola pemerintahan hingga program kerakyatan semua berjalan stagnan dan hanya sebatas simbolis belaka,” kata koordinator aksi, Mahmud Padang.
Pj Walikota Bakri Siddiq dinilai lebih cenderung melakukan pemasaran diri atau iklan diri untuk pencitraan seolah-olah ia akan mengikuti kontestasi pilkada, padahal hal ini sama sekali tidak disarankan bahkan dilarang oleh Menteri Dalam Negeri.
“Iklan diri ini bisa kita lihat bahwa hampir di seluruh pelosok kota terdapat foto Pj Walikota semua media cetak meski urgensinya dapat dipertanyakan. Namun, sungguh memilukan semua itu bertolak belakang dengan kondisi kota Banda Aceh yang semakin memprihatinkan,” terangnya.
Ia juga menyampaikan, sudah menjadi menjadi rahasia umum di Pemerintahan Kota Banda Aceh bahwa sosok Bakri Siddiq terkesan nepotisme. Perilaku nepotisme Pj Walikota yang menarik adik kandungnya dari kota Subulussalam untuk menemaninya memimpin kota Banda Aceh, dan mengesankan adiknya ini lebih berkuasa dari Pj Walikota sendiri.
“Ini akan merusak tatanan pemerintahan kota Banda Aceh,” tegasnya.
Setelah lima bulan Bakri Siddiq memimpin Kota Banda Aceh, mahasiswa menyampaikan lima penilaian.
Pertama, pengendalian inflasi di kota Banda Aceh tidak berjalan maksimal sesuai arahan Mendagri dan Presiden, ini terbukti dengan kenaikan angka inflasi sebesar 0,11 persen, sehingga pada bulan November 2022 di Kota Banda Aceh inflasi secara Year on Year (yoy) sebesar 6,11 persen, dan sudah di atas 5%. Sementara arahan presiden harus di bawah 5%.
Kedua, Pj Walikota Banda Aceh dinilai tidak serius menjalankan penegakan syariat Islam, terbukti dari beberapa kasus pelanggaran syariat Islam yang terabaikan bahkan di Taman Sari yang letaknya depan kantor walikota sendiri dilakukan aksi joget ria dan telah mencoreng marwah Pemko Banda Aceh.
Bahkan kasus pelecehan seksual, pesta mitas hingga PSK online kembali marak terjadi, hal ini menunjukkan semakin tidak takutnya orang melanggar syariat Islam karena tidak adanya ketegasan dari Pemko Banda Aceh.
Ketiga, Pj Walikota malah bermimpi akan melakukan pembangunan flyover dan under pass baru di depan kantor Gubernur yang tentulah hal itu bukan program rasional dan logis untuk seorang Pj Walikota yang dititipkan pemerintah pusat dengan batasan waktu tertentu, apalagi hal itu tidak masuk dalam RPK Banda Aceh 2022-2026.
“Sementara faktanya sejumlah program kerakyatan dan keagamaan yang sudah ada di APBK tahun 2022 banyak yang tidak terealisasi hingga Desember 2022, membuktikan bahwa janji Pj Walikota tidak memangkas program kerakyatan dan keagamaan (sarana ibadah) hanya omong kosong belaka,” ungkapnya.
Belum lagi banyak titik jalan di kota Banda Aceh semakin menjamur lubang dan sangat mengganggu masyarakat pengguna lalu lintas, bahkan berpotensi akan memakan korban jiwa.
Keempat, Pj Walikota sibuk membanggakan DAK tahun 2023 sebesar Rp 47,9 miliar, padahal jumlahnya menurun dibandingkan 2022 yang mencapai sekitar Rp 70 miliar dan bahkan DAK 2023 sebenarnya memang sudah diproses melalui aplikasi Krisna sejak awal 2022, sehingga menunjukkan klaim Pj Walikota Bakri Siddiq terkait dana jemputan tak mendasar.
Ditambah lagi pada tahun anggaran 2023 Dana Insentif Daerah (DID) untuk Banda Aceh nol, padahal sebelumnya Pemko Banda Aceh mendapat kucuran DID sekitar Rp 30 miliar.
Kelima, Pj Walikota dinilai hanya peduli kepada kesejahteraan PNS dan terkesan tidak peduli dan peka dengan persoalan rakyat.
Untuk itu, sejumlah mahasiswa yang melakukan demo mendesak Pj Walikota Bakri Siddiq bangun dari khayalan dan halusinasi tingkat tingginya.
Tak hanya itu, pendemo juga mendesak Mendagri tidak hanya diam dan tebang pilih proses evaluasi kepala daerah hanya karena Pj Walikota Bakri Siddiq seorang pejabat eselon II di Kemendagri.
“Kami mendesak Mendagri tidak ragu-ragu mencopot Bakri Siddiq dari jabatan Pj Walikota Banda Aceh,” teriak pendemo.
Mahasiswa tersebut menyarankan agar Mendagri mengambil langkah tegas terukur untuk menegur bahkan mengevaluasi kinerja Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq.
“Pj Walikota ini bukan dipilih oleh rakyat, tapi pilihan pemerintah pusat. Karena kinerjanya tak maksimal dan melampaui batas norma-norma di masyarakat nanti akibatnya masyarakat menyalahkan pemerintah pusat, untuk itu kami mahasiswa mewakili masyarakat ingin memberikan antimo kepada Pj Walikota Banda Aceh agar bisa untuk melancarkan perjalanannya kembali ke ibukota Jakarta dan tidak mabuk selama perjalanan, sehingga nantinya ketika kembali ke Jakarta tidak lagi berhalusinasi seperti selama ini memimpin kota Banda Aceh ini,” pungkasnya. (IA)
