BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai komponen penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Aceh belum berjalan optimal.
Beberapa komponen penyelenggaraan haji tersebut, meliputi infrastruktur embarkasi haji, petugas haji, hingga sarana kesehatan.
“Asrama Haji itu sejak (musibah) tsunami sampai saat ini belum diteruskan lagi pembangunannya, asrama haji yang sudah cukup lama, dan sudah 14 tahun sebetulnya mangkrak salah satu pembangunannya. Kemudian ada kebutuhan klinik, di asrama haji ini belum ada. Lalu petugas haji daerah, itu kalau bisa kapasitasnya juga maksimal, tidak hanya ikut berangkat,” uja Diah dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh, Jum’at (16/12/2022).
Pertemuan itu turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Aceh Iskandar Syukri, Kakanwil Kementerian Agama Aceh Iqbal, Kepala UPT Embarkasi Haji Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan stakeholder terkait.
Turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya dalam Kunjungan Kerja Reses ke Aceh, di antaranya Samsu Niang dan Ina Ammania dari Fraksi PDI-P), Obon Tobroni dari Fraksi Partai Gerindra), Lukman Hakim dan Nurhuda dari Fraksi PKB dan Nur Azizah Tamhid dari Fraksi PKS dan Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDI Perjuangan
Diah melanjutkan, ada beberapa kendala lainnya yang ditemukan terkait persiapan Haji 2023. Di antaranya biaya transportasi dari daerah yang masih cukup mahal, juga terbatasnya jenis transportasi. Mengingat, masih ada jamaah yang hanya bisa mengakses transportasi menggunakan kapal untuk bisa sampai ke Bandara.
Persoalan lainnya juga terkait belum adanya gudang logistik yang menghambat proses skrining di bandara.
“Kita juga cek lagi fast track atau jalur cepat untuk kesiapan jamaah haji Indonesia di dalam negeri termasuk di Arab Saudi. Salah satu poinnya adalah bagaimana jalur fast track yang dulu sudah pernah ada itu hari ini aktivasinya bagaimana, kan kita sempat kendala karena ada Covid-19,” paparnya.
Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, untuk tidak menyepelekan peranan petugas haji daerah, mengingat perannya begitu penting. Sehingga, seharusnya kapasitasnya dapat dimaksimalkan dan diperhatikan kesejahteraannya, juga tidak mengambil pungutan dari petugas haji.
“Kalau bisa kapasitasnya juga maksimal. Tidak hanya ikut berangkat. Juga termasuk honornya atau biaya operasionalnya itu ada apa enggak. Jangan sampai kemudian jadi pungutan, tiap daerah mungut biaya kepada petugasnya tergantung bagaimana mereka mau. Ini kan harus ada regulasinya juga kalau enggak jadi pungli nanti. Tapi di satu sisi itu jadi catatan seolah-olah jadi jual beli kuota petugas. Kalau dia disuruh bayar tapi juga nggak ada regulasinya, itu juga yang kita khawatirkan,” katanya.
Diah pun melanjutkan, peranan petugas haji juga penting bagi jamaah haji lansia. Mengingat ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan banyak kemampuan fisik. Sehingga dibutuhkan stamina yang sehat dan kuat, juga kemampuan yang mumpuni. Salah satunya mahir berbahasa arab.
“Insy Allah jamaah haji lansia kan akan berangkat haji juga. Makanya itu kemudian petugas hajinya kalau bisa yang (usia) muda, punya keterampilan bisa bahasa arab juga, dan fit ya. Karena di sana haji itu kan ibadah fisik ya. Faham sekali di Armina (Arafah-Mina) itu butuh ketahanan fisik yang luar biasa. Jadi jangan sampai jamaahnya itu tidak ter-handle. Ini memang tugas berat dan petugas haji itu menurut saya perannya tidak bisa disepelekan itu tugas yang cukup berat. Jadi kalau bisa mulai sekarang yang mulai poin-poin itu disiapkan oleh Pemerintah Daerah,” tuturnya.
Selain itu, Diah juga mengungkapkan secara keseluruhan Asrama Haji atau Embarkasi Haji Aceh saat ini masih merupakan Unit Pelaksana Teknis, dengan dikepalai oleh Kepala UPT Embarkasi Haji Aceh Ali Amran.
Dia menilai secara pengelolaan cukup bagus, hanya saja belum optimal. Hal itu terlihat belum adanya klinik kesehatan dan masih terdapat dua lantai yang pembangunannya masih mangkrak. Sehingga fungsional gedung tidak optimal, meskipun bangunan dan konstruksinya masih ada.
“Manajemennya juga sudah jalan, tadi aulanya juga direnovasi oleh Pemerintah Daerah. Ya kita tentu ingin tiap asrama haji, masalah asrama haji baik fisik maupun managerial bisa lebih baik tentunya. Salah satu dari sekian banyak yang pengelolaan asrama hajinya itu kita lihat belum dioptimalkan, baru 65 persen dari fungsi yang seharusnya bisa berjalan,” ungkapnya.
Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti kapasitas embarkasi haji Aceh yang dinilai belum memadai.
Mengingat kebutuhan embarkasi haji untuk kloter haji adalah 12 kloter, namun embarkasi haji Aceh baru bisa memenuhi satu kloter. Sehingga, dirinya meminta pembangunan yang mangkrak selama 14 tahun dapat dilanjutkan kembali, agar dapat memenuhi kuota kloter keberangkatan haji.
“Ini tentu menjadi PR buat kita, terutama buat Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI, agar fasilitas embarkasi yang ada di Aceh ini bisa ditingkatkan. Minimal mereka bisa menampung para jamaah untuk dua kloter atau tiga kloter. Di luar itu juga kita menganggap bahwa yang kemarin yang pembangunannya mangkrak ini dilanjutkan kembali sehingga fasilitas yang sudah diberikan oleh negara itu tidak sia-sia,” katanya.
Yang paling terpenting, menurut Selly, adalah di embarkasi haji harus ada fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit haji yang terpadu.
Juga embarkasi haji yang dapat digunakan juga sebagai wisata edukasi sekolah-sekolah di sekitar Aceh untuk dapat melaksanakan manasik haji di luar musim haji. (IA)
