BANDA ACEH – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh menggelar halal bihalal dan Talkshow “Ekonomi Syariah VS Kemiskinan di Aceh”, Sabtu malam, 13 Mei 2023 di Lapangan ATC Gemilang, Lampaseh Banda Aceh.
Kegiatan yang diikuti oleh Pengurus MES dari 12 Kabupaten/Kota se-Aceh itu juga dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Yusri, Regional CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Wisnu Sunandar, Ketua Badan Baitul Mal Aceh Muhammad Haikal, perwakilan Bank Aceh Syariah (BAS) perwakilan Bank Indonesia (BI) dan jajaran pengurus MES Provinsi Aceh serta puluhan undangan lainnya.
Ketua Umum MES Aceh Aminullah Usman mengatakan, kegiatan ini digelar dalam momentum halal bihalal dan dilanjutkan talkshow yang mengulas peran ekonomi syariah dalam mengatasi kemiskinan di Aceh, dengan menghadirkan pembicara dari OJK, BSI, BAS, Baitul Mal Aceh dan pakar ekonomi syariah.
“Dari talkshow nantinya, kita harapkan dapat memberikan jawaban bagaimana komitmen dalam mengembangkan ekonomi syariah guna pengentasan kemiskinan di Aceh.” Kata mantan Dirut Bank Aceh dua periode ini.
Aminullah juga menegaskan dalam pemberitaan beberapa hari terakhir yang ia ikuti terkait munculnya wacana merevisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar bank konvensional dapat beroperasi kembali di Aceh, dengan tegas ia katakan MES Aceh menolak itu.
“Jangan hanya terkait persoalan masalah gangguan sistem yang dialami BSI saat ini, lalu muncul wacana kembali menghadirkan bank konvesional, karena yang bermasalah bukan dari syariahnya, tapi sistemnya, tentunya yang perlu saat ini adalah bagaimana agar dukungan untuk perbaikan itu, agar seluruh gangguan sistem yang terjadi tuntas dan pelayanan dapat kembali berjalan dengan baik,” sebut Aminullah Usman.
Ia menyampaikan, saat ini persoalan terbesar Axeh bukan pada hadirnya bank konvensional, tapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh agar membebaskan Aceh dari belenggu kemiskinan di angka 14,75% dengan status termiskin di Sumatera.
Jika seluruh stakeholder komit, melalui sistem ekonomi syariah, persoalan itu bisa sama-sama dituntaskan.
Selain itu, Aminullah juga meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) harus lebih difokuskan ke pengentasan kemiskinan.
“APBA yang besar itu harus diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan, jadi siapapun pemimpin ke depan hal ini harus menjadi fokus utama, lalu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) juga harus dipikirkan bersama untuk dapat dikelola dengan baik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujarnya.
Sumber daya alam Aceh itu cukup banyak mulai dari batu bara, gas alam, minyak, dan lain sebagainnya. Dan sumber daya alam yang melimpah ini bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, MES Aceh mengajak semua pihak untuk bersama bahu membahu dalam pengentasan kemiskinan di Aceh. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. (IA)
