JAKARTA — Presiden Joko Widodo meluncurkan Bursa Karbon Indonesia dalam acara yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 26 September 2023.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.
Dalam sambutannya, Kepala Negara menyebut bahwa bursa karbon pertama di Indonesia tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis perubahan iklim.
“Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam menjalankan nature based solution.
Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
“Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih. Sebuah angka yang sangat besar,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyebut potensi tersebut akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau.
Apalagi, saat ini ancaman perubahan iklim sangat nyata sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.
“Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution),” tutur Presiden.
Presiden pun minta jajaran terkait untuk melakukan sejumlah langkah konkret lainnya, di antaranya menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.
Selain itu, langkah lainnya adalah menetapkan target dan lini masa, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Di samping itu juga mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional dan memastikan standar internasional tidak mengganggu target NDC Indonesia.
“Saya sangat optimistis, Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya,” ucap Presiden.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya Pemerintah mengejar target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.
“Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangankan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” kata Mahendra.
Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK, sebesar 31,89 persen (tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional) atau sebesar 43,2 (dengan dukungan internasional) dari tingkat emisi normalnya (atau Business As Usual) pada 2030.
Sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.
Menurutnya, tujuan yang sangat penting dari perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan Nilai Ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon ini, guna tercapainya target NDC (Nationally Determined Contributions) dari pemerintah Indonesia dan optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon. (IA)
