BANDA ACEH – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Kanwil Kemenkumham Aceh selaku Tergugat terkait Surat Keputusan (SK) Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor: W1-418.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PNA bertanggal 27 Desember 2021 dengan Ketua Umum Irwandi Yusuf dan Sekjen Miswar Fuady.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor: 317 K/TUN/2023 dikeluarkan pada 9 Oktober 2023 sebagai putusan sengketa partai politik antara DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2009 dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Aceh.
“Tolak kasasi,” bunyi petikan amar putusan kasasi MA sebagaimana dilihat dari laman website informasi perkara Mahkamah Agung, pada Rabu (11/10/2023).
Perkara ini disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai Dr H Irfan Fachruddin SH CN bersama dua anggota majelis, Dr Cerah Bangun SH MH dan Dr H Yodi Martono Wahyunadi SH MH serta Panitera Dewi Asimah SH MH.
Putusan ini sekaligus menguatkan dua putusan sebelumnya atas objek gugatan yang diajukan oleh PNA hasil KLB Bireuen tahun 2019 dengan Ketua Umum Samsul Bahri ben Amiren alias Tiyong.
Yaitu putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 15/G/2022/PTUN.BNA dan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Nomor 372/B/2022/PT.TUN.MDN.
Kuasa Hukum DPP PNA hasil KLB 2019 Imran Mahfudi SH MH mengatakan, dengan telah keluarnya putusan MA, maka status hukum perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga Kanwil Kemenkumham Aceh wajib mencabut Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP PNA Irwandi Yusuf.
“Kita belum menerima salinan atas putusan MA tersebut, sehingga belum mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi yang diajukan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh,” kata Imran.
Menurutnya, putusan ini mempunyai konsekwensi sangat serius. Dimana berdasarkan informasi yang diunggah pada website KPU RI, bahwa kepengurusan DPP PNA yang didaftarkan pada KIP Aceh pada tanggal 13 Agustus 2022, adalah kepengurusan DPP PNA berdasarkan SK Kanwil Kemenkumham Aceh Nomor W1-418.AH.11.01 Tahun 2021, yang kini telah dibatalkan oleh pengadilan. (IA)
