BANDA ACEH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Aceh sampai dengan penutupan tahun 2023 tumbuh stabil didukung oleh fungsi intermediasi yang optimal, likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.
OJK Provinsi Aceh menyampaikan, pembiayaan perbankan di Aceh pada tahun 2023 sebanyak Rp 38,574 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,66% dibandingkan tahun 2022
Kemudian total aset Bank Umum di Aceh pada tahun 2023 (yoy) tumbuh 9,33% menjadi Rp 58,264 triliun.
Saat ini, terdapat 13 BUS/UUS yang melakukan operasional di Provinsi Aceh dan 14 BPR/S.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Aceh, Yusri pada acara media gathering kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Aceh tahun 2023 dan sosialisasi literasi keuangan syariah di Kantor OJK Aceh, Kamis (29/2/2024).
“Tingkat penetrasi perbankan (Bank Umum dan BPRS) senantiasa meningkat disertai dengan pertumbuhan Aset, DPK dan pembiayaan yang stabil. Hal ini menandakan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga keuangan di Aceh,” ujar Yusri didampingi Robby Satya Andhika (Kepala Bagian Pengawasan LJK) OJK Aceh.
Dijelaskan, kinerja intermediasi Bank Umum (BU) di Aceh terus tumbuh, dimana pada Desember 2023 pembiayaan tumbuh 12,66 persen yoy menjadi Rp 38,57 triliun dan tumbuh 1,05 persen dari November 2023 sebesar Rp 38,17 triliun.
Financing to Deposit Ratio (FDR) BU di Aceh pada Desember 2023 tercatat 91,99 persen atau lebih tinggi dari FDR BU nasional sebesar 83,83 persen yang diikuti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,78 persen yoy dari Rp 39,64 triliun menjadi Rp 41,93 triliun.
Rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) BU di Aceh sebesar 1,57 persen atau lebih baik dari rasio NPF BU nasional sebesar 2,19 persen.
Rasio risiko atas kredit (Loan at Risk/LaR) BU di Aceh sebesar 5,40 persen, turun dari Desember 2022 sebesar 6,40 persen.
Pembiayaan kepada sektor modal kerja dan konsumtif Desember 2023 menurun dari Desember 2022, namun terdapat peningkatan porsi pembiayaan investasi, di mana porsi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja Desember 2023 sebesar 17,65 persen (Desember 2022: 19,88 persen) dan porsi pembiayaan konsumtif sebesar 67,74 persen (Desember 2022: 69,52 persen), serta porsi pembiayaan investasi naik menjadi 14,61 persen (Desember 2022: 10,60 persen).
Terhadap pembiayaan berdasarkan lokasi Bank Umum, porsi pembiayaan kepada UMKM meningkat menjadi 28,21 persen (Desember 2022: 26,14 persen), sementara pembiayaan terhadap non-UMKM turun menjadi 71,79 persen (Desember 2022: 73,86 persen).
Hal ini memperlihatkan sektor ekonomi produktif dan UMKM yang semakin menggeliat di Provinsi Aceh.
Meskipun penyaluran pembiayaan pada sektor pemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) masih mendominasi sebesar 57,89 persen atau tumbuh 7,72 persen yoy, namun porsi tersebut menurun dari Desember 2022 sebesar 60,55 persen.
Selanjutnya, pembiayaan di sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 10,45 persen dengan porsi 14,49 persen, diikuti dengan pembiayaan sektor kepemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 5,45 persen yoy dengan porsi sebesar 7,41 persen (Desember 2022: 7,92 persen).
Pertumbuhan signifikan terjadi pada sektor pertanian perburuan dan kehutanan sebesar 47,69 persen yoy dengan porsi 6,02 persen (Desember 2022: 4,59 persen), diikuti dengan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 30,4 persen dengan porsi sebesar 3,37 persen (Desember 2022: 2,92 persen), serta untuk pemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh sebesar 225,70 persen yoy dengan porsi sebesar 2,13 persen (Desember 2022: 0,74 persen).
Pembiayaan berdasarkan lokasi proyek per Desember 2023 tercatat sebesar Rp 49,90 triliun, sehingga terdapat selisih pembiayaan antara lokasi bank terhadap lokasi proyek sebesar Rp 11,33 triliun yang sebagian besar tersebar pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian perburuan dan kehutanan, real estate usaha persewaan dan jasa perusahaan serta pemilikan kendaraan bermotor.
Namun demikian, selisih tersebut turun sebesar 24,77 persen dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp 15,06 triliun dengan total pembiayaan berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp 49,29 triliun.
Rentabilitas BU Desember 2023 terjaga positif tercermin dari rasio ROA sebesar 2,78 persen dari Desember 2022 sebesar 2,45 persen dengan kondisi likuiditas yang kuat tercermin dari rasio Current Account to Saving Account yang tinggi sebesar 73,20 persen turut (Desember 2023: 76,35 persen) mempengaruhi efisiensi pada BU di Aceh.
Untuk memperkuat penerapan tata kelola dan pengaturan produk digital pada Bank Umum, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta POJK Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, dimana diatur terkait two factor authentication untuk verifikasi transaksi keuangan dan mewajibkan bank memberikan edukasi kepada nasabah untuk menerapkan faktor autentikasi yang memadai.
Penyempurnaan POJK Layanan Digital ini telah mengacu dan diselaraskan pada berbagai perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh bank secara cepat, aman, dan efisien, mendorong bank untuk meningkatkan layanan berbasis digital kepada nasabah. (IA)
