INFOACEH.NET, IDI –– Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Provinsi Aceh Dr Taqwaddin Husin SH SE MS melantik Dr Darmawan Ali ST MISD sebagai ketua dan jajaran pengurus Majelis Pengurus Daerah ICMI Aceh Timur di aula Pemkab Aceh Timur, Idi, Sabtu, 7 September 2024.
Darmawan yang didampingi Andika Jaya Putra sebagai sekretaris dalam sambutannya meminta maaf atas keterlambatan ini karena mereka di-SK-kan pada Januari, tapi baru September ini dilakukan acara pelantikan.
“Atas keterlambatan pelantikan ini, kami mohon maaf. Kami siap melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kiprah ICMI di Aceh Timur,” ujar Ketua ICMI Aceh Timur yang juga Asisten II Pemkab setempat.
Turut hadir pada acara pelantikan tersebut mewakili Bupati, Staf Ahli Pemerintah Aceh Timur, Khairurazi atau yang lebih populer dipanggil Om JK (Jenderal Kancil), para Anggota Forkopimda, MPU, MPA dan Tokoh-tokoh Masyarakat Aceh Timur.
Dalam sambutannya, Ketua ICMI Orwil Aceh, Dr Taqwaddin menjelaskan tentang histori dan eksistensi ICMI.
“Eksistensi kelahiran ICMI 34 tahun lalu disebabkan tantangan marjinalisasi umat Islam di Indonesia era akhir 1980-an, sehingga mendorong para aktivis muda Islam mendorong melakukan perlawanan dengan menghadirkan organisasi Cendekiawan Muslim se-Indonesia dan meminta orang dekat Presiden saat itu, yaitu BJ Habibie untuk mendeklarasikan lahirnya ICMI di Universitas Brawijaya Malang tahun 1990.
“Saya saat itu sedang kuliah Program Magister Hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Situasi dan tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini, hampir serupa dengan awal kelahiran ICMI. Karena itu, saya meminta semua organisatoris ICMI seluruh Aceh mengembangkan kiprah seoptimal mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ajak Taqwaddin.
Taqwaddin yang didampingi Sekretaris ICMI Aceh Prof Rajuddin SpOG berpesan kepada Ketua MPD ICMI Aceh Timur yang baru dilantik dan juga semua Ketua MPD Orda ICMI seluruh Aceh agar memperkuat komunikasi dengan sesama pengurus dan memperkuat koordinasi dengan semua institusi pemerintahan, baik vertikal maupun dengan jajaran pemerintah kabupaten/kota.
