BANDA ACEH, Infoaceh.net – Hingga memasuki semester kedua tahun anggaran 2025, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) masih berjalan sangat lambat.
Berdasarkan pemantauan real-time melalui sistem Monitoring P2K Pemerintah Aceh, serapan keuangan tercatat baru menyentuh angka 28 persen, sementara serapan fisik hanya 31 persen.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian daerah, yang dinilai semakin lesu akibat lambannya perputaran uang dari belanja pemerintah.
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menyebut situasi ini bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran terselubung, dan memperbesar potensi inflasi.
“Kalau anggaran tak segera diserap, maka uang tak beredar di masyarakat. Proyek-proyek tak jalan, tukang tak bekerja, toko bangunan sepi, dan konsumsi turun. Ini sangat berbahaya karena akan berdampak sistemik terhadap perekonomian lokal,” ujar Nasruddin kepada media, Senin (23/6/2025).
Ia menyoroti program-program seperti pembangunan rumah dhuafa di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh yang hingga kini belum dikontrakkan.
Padahal, menurutnya, proyek seperti ini memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar dalam mendorong perputaran ekonomi.
“Mulai dari pekerja kasar, toko material, hingga pedagang sembako, semua terdampak positif kalau proyek berjalan. Ini juga menjadi salah satu cara efektif untuk menekan inflasi di tengah tekanan harga yang tinggi,” tambahnya.
Namun Nasruddin juga mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan: banyak paket kegiatan yang tertunda eksekusinya karena diklaim sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Fenomena ini menghambat kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam memilih rekanan. Mereka jadi tidak bebas karena harus menunggu ‘restu’ dari pemilik pokir. Ini bukan hanya salah secara administrasi, tapi juga rawan korupsi,” tegasnya.
TTI mendorong Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mengambil langkah tegas membenahi sistem ini.
Salah satu langkah konkret yang ditawarkan adalah memerintahkan Bappeda Aceh membuka daftar seluruh paket pokir yang diusulkan anggota DPRA ke publik.
“Kalau pemerintah benar-benar mau transparan, buka saja datanya. Biarkan rakyat menilai, apakah usulan anggota dewan itu benar-benar untuk kepentingan publik atau hanya proyek semata,” ungkap Nasruddin.
Ia juga menyinggung kasus gagalnya program budidaya ikan sistem bioflok yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tapi tak membuahkan hasil.
“Itu contoh nyata program yang tidak melalui perencanaan matang, dan diduga kuat merupakan bagian dari pokir. Uang habis, hasil nol besar,” pungkasnya.
Nasruddin mengingatkan, jika serapan APBA tidak segera digenjot, maka bukan hanya pembangunan yang mandek, tapi juga ekonomi Aceh secara keseluruhan bisa terjerumus dalam stagnasi panjang.
