Banda Aceh, Infoaceh.net – Aktivis muda Aceh, Rahmad Rinaldi, melayangkan kritik pedas terhadap sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dianggap telah keluar jalur dari tugas utama mereka sebagai legislator.
Dalam pernyataan terbukanya, Rahmad menyebut sejumlah anggota dewan cenderung menyalahgunakan fungsi pengawasan untuk kepentingan pribadi, bahkan menjadikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) sebagai komoditas politik.
“DPRA bukan lembaga super power. Mereka bukan eksekutor proyek apalagi penegak hukum. Jangan jadikan fungsi pengawasan sebagai alat menekan demi proyek,” ujar Rahmad, Ahad (13/7/2025).
Menurutnya, peran penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan institusi resmi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.
Ia mengingatkan demokrasi akan kehilangan arah jika wakil rakyat bertindak semena-mena dan melampaui kewenangannya.
“Banyak yang lebih sibuk urus proyek daripada urus kebijakan publik. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegasnya.
Rahmad mengajak publik untuk tidak terkecoh dengan tampilan populis para politisi yang katanya heroik, namun di balik layar justru mengejar ambisi pribadi.
“Kita harus buka mata. Jangan biarkan lembaga legislatif menjadi ladang kepentingan sempit,” serunya.
Lebih jauh, Rahmad mendorong agar seluruh program Pokir anggota dewan diaudit secara transparan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, itu adalah langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Pokir bukan milik pribadi. Harus diaudit, dikawal, dan dievaluasi. Jangan sampai marwah lembaga dewan dirusak oleh oknum yang rakus,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmad menegaskan pentingnya peran masyarakat dan media dalam mengawasi kinerja para legislator.
“Wakil rakyat harus diingatkan terus. Jika perlu, kita lawan jika mereka melenceng. Kita butuh parlemen yang bersih, bukan panggung pencitraan,” pungkasnya.
