Infoaceh.net – Pengamat komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai tudingan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang bilang ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak punya dasar kuat.
“Tak mendasar dan tendensius,” kata dia kepada awak media, Rabu (16/7).
Pengamat dari Universitas Esa Unggul membeberkan sejumlah hal sehingga menilai tudingan Jokowi tendensius.
Pertama, kata Jamiluddin, persoalan ijazah palsu sudah mengemuka saat Jokowi masih menjabat Presiden RI.
Namun, kata dia, kekuataan politik Jokowi ketika menjabat Presiden RI begitu kuat, sehingga elemen masyarakat tak bersuara kuat.
“Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah,” ujar Jamiluddin.
Dia mengatakan pemain utama dari isu ijazah palsu orang yang sama, yakni kubu Roy Suryo dan kawan-kawan.
Menurut dia, masih samanya pemain dalam isu ijazah palsu menandakan tak terjadi penggelembungan kekuatan.
“Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi,” ujarnya.
Kedua, kata Jamiluddin, usulan pemakzulan Gibran datang dari Forum Purnawirawan TNI yangtidak punya ambisi politik.
Menurut dia, kelompok tersebut hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum.
“Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas, karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun,” katanya.
Jamiluddin menilai Jokowi meremehkan para purnawirawan TNI ketika menuding ada kekuatan besar di balik isu pemakzulan Gibran.
“Kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar di balik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara,” ungkap mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Jamiluddin menilai Forum Purnawirawan TNI ingin masa depan bangsa dan negara lebih positif ketika mengusulkan pemakzulan.
“Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI,” katanya.
Jamiluddin menyarankan Jokowi bisa menyampaikan bukti ketika menuduh ada kekuatan besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
“Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” katanya.
