Jakarta, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh didorong untuk segera menyiapkan sumber-sumber pendapatan baru menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi krisis fiskal, meningkatnya pengangguran, dan ketimpangan sosial yang dapat terjadi apabila pendapatan daerah tidak segera diperkuat.
Isu tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berlangsung di Jakarta, 24 Juli 2024, yang membahas rencana alih kelola aset Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe kepada Pemerintah Aceh.
Kepala BPMA, Nasri, menekankan bahwa pengelolaan aset KEK Arun secara langsung oleh Pemerintah Aceh dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menciptakan pendapatan baru yang berkelanjutan setelah Dana Otsus berakhir.
“Kita harus bersiap menghadapi 2027. Jangan sampai saat Dana Otsus selesai, kita tidak memiliki sumber pendapatan baru yang kuat. Aset KEK Arun adalah peluang strategis untuk mengisi kekosongan fiskal itu,” ujar Nasri dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Ia menambahkan salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif sewa aset kepada pelaku industri migas, termasuk PT Pema Global Energi (PGE), anak usaha dari Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), guna mendorong efisiensi dan peningkatan bagi hasil migas.
“Dengan insentif sewa, biaya operasional bisa ditekan hingga Rp30 miliar per tahun. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan bagi hasil migas untuk Aceh sebesar 5–7 persen,” jelas Nasri.
Lebih lanjut, Nasri menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Mualem, telah menginstruksikan percepatan proses hibah aset KEK Arun dari LMAN ke Pemerintah Aceh.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung berbagai proyek strategis yang sedang digagas, seperti:
Proyek pengembangan lapangan gas South Andaman oleh Mubadala Energy.
Hilirisasi energi melalui pembangunan Industrial Chlor Alkali Plant, Oil Refinery, dan Oil Storage Tank.
Implementasi teknologi Carbon Capture Storage/Utilization (CCS/CCUS) yang dapat membuka potensi industri karbon dan offset energi bersih di masa depan.
Sementara Direktur LMAN, Puspitasari, menyambut baik inisiatif Pemerintah Aceh namun menekankan perlunya tata kelola aset yang tetap profesional dan transparan.
Ia mengusulkan skema pengelolaan bersama antara LMAN dan Pemda Aceh untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas.
“Kami tidak menolak usulan pengalihan. Namun, jika dikelola bersama, aset ini bisa dimanfaatkan lebih optimal, tetap sesuai prinsip tata kelola, dan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang Aceh,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca-Otsus.
Harapannya, dengan alih kelola aset dan pengembangan sektor energi, Aceh dapat membangun ekonomi baru yang lebih mandiri dan inklusif.
