Bireuen, Infoaceh.net — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan jembatan permanen Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Rabu (21/1/2026).
Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan konektivitas pascabencana banjir bandang yang sempat memutus jalur utama Lintas Timur Aceh.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, seluruh pembangunan jembatan permanen dirancang dengan standar ketahanan tinggi terhadap banjir dan bencana alam.
Ia menekankan pentingnya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Menteri Dody.
Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan mampu memperlancar arus transportasi, memulihkan perekonomian daerah, meningkatkan akses layanan publik, serta menjadi fondasi kuat bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
Jembatan Krueng Tingkeum berada pada ruas jalan nasional Bireuen–Aceh Utara (Lintas Timur) yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kota Lhokseumawe.
Jembatan eksisting sepanjang 120 meter dengan tiga bentang dan struktur gelagar baja tersebut dibangun pada 2017, namun mengalami kerusakan parah dan terputus akibat banjir bandang pada 26 November 2025.
Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memasang Jembatan Bailey sepanjang 63 meter pada bentang yang rusak.
Jembatan darurat tersebut telah dibuka secara fungsional sejak 27 Desember 2025, sementara jalur alternatif Awe Geutah telah lebih dulu difungsikan sejak 18 Desember 2025.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menyampaikan bahwa Jembatan Krueng Tingkeum merupakan salah satu infrastruktur strategis penghubung utama antarwilayah di Aceh. Karena itu, Kementerian PU memprioritaskan penanganan permanen jembatan ini dengan penugasan kepada penyedia jasa BUMN.
“Penanganan permanen dilakukan dengan membangun jembatan duplikasi. Tahapan pekerjaan telah dimulai, meliputi pembebasan lahan, pemindahan utilitas dan tiang listrik, serta persiapan pekerjaan pemancangan. Pemancangan perdana jembatan permanen mulai dilaksanakan hari ini, 21 Januari 2026,” jelas Heri.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan M. Daud menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan sigap Menteri PU beserta jajaran, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga, dalam menangani kerusakan jembatan akibat banjir dan bencana alam di Aceh.
Menurut Ruslan, respons cepat tersebut sangat krusial dalam memulihkan konektivitas wilayah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Ia menilai Kementerian PU tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga telah menyiapkan program pembangunan permanen yang komprehensif.
“Salah satu poin penting adalah rencana pembangunan 20 jembatan permanen di seluruh Provinsi Aceh serta penanganan 68 titik longsoran di jalur lintas timur, tengah, barat, selatan, dan jalur penghubung antarwilayah lainnya,” ungkap Ruslan.
Ia menjelaskan, program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Juni 2026, disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kondisi lapangan di masing-masing daerah.
Skema ini dirancang agar pemulihan konektivitas dapat berlangsung cepat tanpa mengabaikan kualitas konstruksi.
Ruslan menegaskan, jembatan-jembatan darurat jenis Bailey yang saat ini difungsikan akan diperbaiki dan dibangun ulang menjadi jembatan permanen dengan konsep duplikasi atau jembatan kembar, sehingga kapasitas lalu lintas meningkat dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.
Konsep tersebut, lanjutnya, akan diterapkan pada sejumlah jembatan di jalan nasional, termasuk Jembatan Kutablang (Krueng Tingkeum) dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen yang selama ini menjadi akses vital masyarakat dan jalur distribusi logistik.
Ruslan secara khusus mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking yang dipusatkan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen.
Menurutnya, lokasi tersebut memiliki nilai strategis karena berada di jalur Lintas Timur Aceh yang menghubungkan Banda Aceh dengan Sumatera Utara.
“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan groundbreaking hari ini di Kutablang. Ini menjadi catatan penting dan menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Aceh,” tuturnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara DPR RI, khususnya Komisi V, dengan Kementerian PU sebagai mitra kerja, sehingga kebijakan dan penganggaran dapat benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Editor: Muhammad Saman
