Jakarta, Infoaceh.net — Pemerintah pusat memastikan dukungan besar bagi peningkatan layanan kesehatan di Aceh tahun depan.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan Aceh akan menerima alokasi anggaran Rp1,052 triliun pada tahun 2026.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan rombongan pejabat kesehatan Aceh di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa (18/11/2025).
Rombongan Aceh dipimpin Ketua Pembina Posyandu Aceh Marlina Usman atau Kak Na, yang hadir bersama Plt Direktur RSUDZA dr Hanif, Bupati Pidie Sarjani Abdullah, Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah serta sejumlah kepala dinas kesehatan.
Audiensi berlangsung produktif, membahas berbagai kendala layanan kesehatan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dalam paparannya, Kak Na menegaskan kebutuhan masyarakat Aceh terhadap layanan kesehatan berkualitas semakin meningkat.
Ia menyampaikan sejumlah permintaan, terutama terkait pengadaan alat medis berteknologi tinggi dan penambahan fasilitas yang belum tersedia di daerah.
“Kami membawa sejumlah usulan prioritas. Ada hal-hal penting yang harus diperkuat agar Aceh tidak selalu bergantung pada rujukan ke Jakarta,” ujar Kak Na.
Pihak RSUD dr. Zainoel Abidin yang diwakili dr Hanif turut mempresentasikan capaian dan tantangan layanan kesehatan, termasuk kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan utama di Aceh tersebut.
Merespons berbagai usulan itu, Wamenkes Dante menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk Aceh.
Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai program prioritas sesuai kebutuhan daerah.
“Ada dana sekitar Rp1 triliun lebih untuk Aceh tahun 2026. Silakan dimanfaatkan sesuai prioritas yang paling mendesak,” tegas Dante.
Ia berharap anggaran itu menjadi momentum memperbaiki kesenjangan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas.
Target 2026: Kurangi Rujukan ke Luar Daerah
Dante menekankan agar penggunaan anggaran diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana kesehatan agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara cepat.
Ia juga mendorong Aceh untuk memperluas layanan rujukan tersier sehingga pasien tidak perlu lagi berobat ke provinsi lain.
Pemerintah pusat menilai, dengan dukungan dana lebih dari Rp1 triliun tersebut, Aceh memiliki peluang besar untuk: membangun fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah, memperluas akses pelayanan esensial, serta menekan angka rujukan keluar Aceh.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan layanan kesehatan di Aceh dapat melaju lebih cepat dan merata, memberikan manfaat bagi masyarakat dari kota hingga pedalaman.
