Banda Aceh, Infoaceh.net – Aroma penguasaan proyek kembali tercium dalam belanja sarana pendidikan di Dinas Pendidikan Aceh. Di tengah wacana pemerataan digitalisasi sekolah, puluhan paket pengadaan komputer TKA/ANBK tahun anggaran 2026 justru memunculkan pola yang dinilai janggal: vendor yang berulang, pembagian wilayah yang terkesan rapi, dan nilai kontrak yang nyaris tak bergeser dari pagu awal.
Penelusuran dokumen E-Katalog 6.0 yang dibandingkan dengan data resmi SiRUP LKPP memperlihatkan sedikitnya 24 paket pengadaan komputer SMA negeri di Aceh telah diproses dengan total nilai kontrak sekitar Rp10,52 miliar.
Jika digabung dengan paket meubelair komputer yang sudah terdaftar di SiRUP, total komitmen anggaran untuk sarana TKA/ANBK di sektor pendidikan Aceh tahun ini mencapai lebih dari Rp14 miliar.
Yang menjadi sorotan, hampir seluruh kontrak menempel sangat dekat dengan pagu. Banyak paket hanya turun beberapa ratus ribu rupiah dari angka perencanaan.
Di atas kertas terlihat ada penghematan, namun secara substantif selisihnya begitu tipis sehingga menimbulkan pertanyaan apakah negosiasi harga benar-benar berlangsung kompetitif.
Paket di SMAN 1 Peunaron, misalnya, dirancang Rp350 juta dan berkontrak Rp349,68 juta. Di SMAN 1 Tanah Jambo Aye, pagu Rp525 juta, kontrak Rp524,84 juta. Bahkan untuk SMAN 1 Bireuen, nilai pagu Rp525 juta, kontraknya Rp524,61 juta. Pola serupa berulang hampir di seluruh sekolah sasaran di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen hingga Aceh Tamiang.
Lebih menarik lagi, pembagian proyek tampak seperti sudah “dipetak-petakkan”. Di Kabupaten Bireuen, paket-paket jatuh ke Faras Sinergi Nusantara.
Di Aceh Timur, dominasi berada di tangan Elife Digital Ecosystem. Di Aceh Tamiang, hampir seluruh proyek dikerjakan Hallo Indonesia Teknologi. Sedangkan Aceh Utara dikuasai Bhakti Selaras Indonesia.
Pola semacam ini membuat publik bertanya: apakah benar setiap vendor menang murni karena penawaran terbaik, atau memang ada segmentasi pasar yang sudah terbentuk dalam pengadaan sekolah negeri di Aceh?
Dari rekap transaksi, Bhakti Selaras Indonesia mengantongi nilai terbesar dengan sekitar Rp3,5 miliar. Disusul Faras Sinergi Nusantara Rp2,62 miliar, Elife Digital Ecosystem Rp2,45 miliar, dan Hallo Indonesia Teknologi Rp1,92 miliar. Empat nama ini menguasai hampir seluruh paket yang ditelusuri.
Yang luput dari perhatian publik, proyek ini baru gelombang awal. Di SiRUP masih terdapat belasan paket tambahan untuk SMKN di Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang, hingga Bener Meriah.
Nilainya bervariasi Rp350 juta sampai Rp525 juta per sekolah. Jika seluruhnya direalisasikan, total belanja komputer pendidikan Aceh tahun ini diperkirakan jauh melampaui Rp20 miliar.
Fenomena ini menambah daftar panjang belanja teknologi pendidikan yang berulang setiap tahun. Pada 2025, sejumlah vendor yang sama juga tercatat memenangkan paket serupa.
Tahun 2026, nama-nama itu kembali muncul, dengan skema yang nyaris identik. Pergantian hanya pada sekolah sasaran, sementara pola penyedia tetap bertahan.
Sejumlah pemerhati pengadaan menilai pola seperti ini perlu dicermati lebih serius. E-purchasing memang sah secara aturan, tetapi jika kompetisi hanya formalitas dan harga nyaris sama dengan pagu, maka semangat efisiensi anggaran patut dipertanyakan.
Apalagi seluruh proyek dibiayai APBD, yang berarti berasal dari uang publik. Dalam konteks pendidikan, pengadaan komputer seharusnya menjawab kebutuhan kualitas belajar, bukan sekadar rutinitas belanja tahunan yang menguntungkan pemain yang sama.
Pertanyaan publik kini mengarah ke satu hal: mengapa vendor berbeda tetapi pembagian wilayah sangat rapi, dan mengapa nilai transaksi hampir tak pernah jauh dari pagu? Jika ini hanya kebetulan, maka kebetulannya terlalu konsisten untuk diabaikan.
Sementara itu, hingga pertengahan Mei 2026, sebagian besar paket masih berstatus on process, menunggu penyelesaian distribusi.
Masyarakat berharap pengawasan tidak berhenti di tahap kontrak, tetapi juga menyasar kualitas barang yang diterima sekolah. Sebab, dalam banyak kasus pengadaan digital, masalah baru justru muncul saat barang datang: spesifikasi berbeda, kualitas rendah, atau masa pakai yang jauh dari harapan.
Di tengah janji transformasi pendidikan digital, proyek komputer sekolah di Aceh kini menghadirkan ironi tersendiri: miliaran rupiah digelontorkan, tetapi yang paling menonjol justru pola lama yang terus berulang.
