Jakarta, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh meminta tambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 331.984 jiwa kepada pemerintah pusat.Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu sore (20/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB itu membahas sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan sosial masyarakat Aceh, mulai dari penguatan perlindungan sosial, penanganan dampak bencana hidrometeorologi, hingga pengembangan program pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Dalam agenda tersebut, Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fad hadir didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal.
Ia menegaskan kebutuhan tambahan PBI JK menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.
Menurutnya, jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipastikan keberlangsungannya, terutama bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada program bantuan pemerintah.
Pemerintah Aceh, kata dia, terus berupaya memperluas cakupan perlindungan sosial agar tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial yang memadai,” katanya.
Selain membahas sektor kesehatan, Pemerintah Aceh juga menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Fadhlullah menjelaskan, berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem telah berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah daerah.
Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat proses penanganan maupun pemulihan pascabencana.
“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Aceh turut memaparkan progres pembangunan program Sekolah Rakyat di Aceh kepada Kementerian Sosial RI.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh.
Wagub Aceh berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat dapat berjalan maksimal serta memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Fadhlullah.
Ia menambahkan, pertemuan dengan Menteri Sosial berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk memperkuat program kesejahteraan sosial di daerah.
“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” demikian Fadhlullah.
