Bireuen, Infoaceh.net – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan praktik pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sektor pendidikan yang disebut-sebut terjadi di sejumlah sekolah, khususnya di Kabupaten Bireuen.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai persoalan dugaan pemotongan dana rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru bukan persoalan baru, melainkan praktik yang diduga telah berlangsung berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang nyaris serupa.
Nasruddin Bahar menyebut, pemerintah pusat sejatinya telah merancang mekanisme penyaluran dana DAK Fisik pendidikan secara langsung ke rekening kepala sekolah agar penggunaan anggaran lebih transparan dan tidak mengalami pemangkasan di tingkat tertentu.
Namun, menurutnya, tujuan tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif apabila masih terdapat dugaan intervensi maupun praktik pemotongan anggaran di lapangan.
“Pemerintah pusat mengirim anggaran langsung ke rekening kepala sekolah dengan harapan dana diterima utuh sehingga kualitas pembangunan sekolah lebih baik. Tapi jika masih ada pemotongan, tentu ini mencederai tujuan utama program,” ujar Nasruddin dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
TTI menilai praktik dugaan korupsi di sektor pendidikan perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut kualitas fasilitas belajar siswa. Dugaan pemotongan dana pembangunan ruang kelas maupun rehabilitasi gedung sekolah disebut berpotensi berdampak langsung terhadap mutu bangunan yang dihasilkan.
Nasruddin mengungkapkan, pola dugaan penyimpangan anggaran pendidikan disebut terjadi secara berulang setiap tahun meskipun terjadi pergantian pejabat. Ia menduga adanya pola sistemik yang membuat praktik tersebut sulit diberantas.
“Jangan sampai pergantian pejabat hanya seperti ular berganti kulit, tetapi praktiknya tetap sama. Kalau ada dugaan pemotongan anggaran yang berlangsung terus-menerus, ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegasnya.
Selain itu, TTI juga menyoroti persoalan tata kelola birokrasi pendidikan yang dinilai rawan praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
Menurut Nasruddin, isu mengenai lobi jabatan dan dugaan setoran untuk menduduki posisi tertentu di lingkungan pendidikan sudah menjadi pembicaraan luas di masyarakat.
Meski demikian, tudingan tersebut membutuhkan pembuktian hukum dan investigasi mendalam oleh aparat berwenang.
Karena itu, TTI meminta APH, termasuk aparat pengawas internal pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan serius terhadap seluruh sekolah penerima bantuan DAK Fisik pendidikan, khususnya pada proyek rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan ruang kelas baru.
“Kalau perlu dilakukan audit forensik terhadap hasil pembangunan sekolah yang sudah selesai dikerjakan. Kualitas bangunan harus diuji, apakah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan atau tidak,” kata Nasruddin.
Ia mengingatkan, pada Tahun Anggaran 2026, alokasi DAK Fisik pendidikan di Aceh mencapai nilai yang cukup besar dan tersebar di berbagai sekolah.
Tanpa pengawasan ketat, potensi penyimpangan disebut akan terus berulang.
TTI juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak bersifat reaktif atau menunggu perkara menjadi viral di media sosial sebelum ditindaklanjuti.
“Jangan sampai muncul kesan no viral, no justice. Penegakan hukum harus berjalan karena tanggung jawab terhadap uang negara dan masa depan pendidikan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tudingan dugaan pemotongan dana DAK Fisik pendidikan tersebut.
Infoaceh.net masih berupaya mengonfirmasi pihak dinas terkait maupun aparat penegak hukum untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
