BANDA ACEH, Infoaceh.net — Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menjadi sorotan publik. Di tengah dinamika tersebut, M Taufik ST MSi dipercaya mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh pada Senin (24/8) menggantikan M. Nasir Syamaun.
Pergantian tersebut bukan semata-mata tentang perubahan nama di kursi Sekda. Lebih dari itu, penunjukan Taufik dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan Aceh.
Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, Drs M Isa Alima, menilai sosok yang menduduki posisi Sekda harus mampu memastikan administrasi pemerintahan berjalan secara tertib, serasi, efektif, dan tepat sasaran.
“Yang paling penting bukan sekadar pergantian nama di jabatan, melainkan sosok yang mampu membawa administrasi pemerintahan Aceh berjalan lebih serasi, tertib, dan tepat sasaran,” ujar Isa dalam pandangannya terkait penunjukan Taufik sebagai Plt Sekda Aceh.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Taufik bukan hanya amanah jabatan, tetapi juga membawa harapan baru bagi penguatan koordinasi di seluruh jajaran pemerintahan Aceh.
Taufik dinilai memiliki rekam jejak cukup panjang di lingkungan birokrasi. Pengalamannya memimpin sejumlah dinas strategis dinilai memberikan pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan dari berbagai sisi.
Namun, kata Isa, kemampuan teknis dan pengalaman birokrasi bukan satu-satunya modal penting seorang Sekda.
Ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni kesederhanaan sikap, kemampuan membangun komunikasi, serta kebijaksanaan dalam mencari jalan keluar ketika terjadi persoalan atau kebuntuan dalam birokrasi.
“Dalam dunia birokrasi, kemampuan ini sering kali lebih menentukan daripada sekadar aturan tertulis. Banyak persoalan, mulai dari selisih pandangan, perbedaan kepentingan hingga hambatan teknis, membutuhkan seseorang yang mampu menyatukan persepsi dan menemukan titik temu yang dapat diterima bersama,” katanya.
Sekda Bukan Sekadar Pengurus Administrasi
Isa menilai posisi Sekda memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan seluruh roda pemerintahan berjalan dalam satu irama.
Sekda tidak hanya bertugas mengurus administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi simpul koordinasi antara pimpinan daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan.
Kebijakan kepala daerah harus diterjemahkan menjadi langkah kerja yang konkret.
Pada saat yang sama, seluruh perangkat daerah dituntut bergerak secara serentak agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Program antar-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), menurutnya, juga harus saling melengkapi, bukan justru tumpang tindih.
“Sekda adalah simpul utama yang menjaga roda pemerintahan bergerak dalam satu irama. Kebijakan pimpinan daerah harus diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang nyata, seluruh perangkat daerah harus bergerak serentak, program kerja harus saling melengkapi, bukan tumpang tindih, dan semua upaya itu harus bermuara pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, sinkronisasi menjadi salah satu kunci utama dalam menjalankan pemerintahan.
Tanpa keselarasan, program yang sebenarnya baik berpotensi berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi tidak maksimal.
Sebaliknya, apabila koordinasi berjalan kuat, seluruh sumber daya pemerintahan dapat disatukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih terarah.
“Kendali ini bukan soal kekuasaan mutlak, melainkan kemampuan mengatur irama agar seluruh mesin birokrasi bergerak seirama,” katanya.
Taufik Tidak Bisa Bekerja Sendirian
Isa juga mengingatkan bahwa keberhasilan Taufik dalam menjalankan tugas sebagai Plt Sekda Aceh tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri.
Menurutnya, dukungan dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan agar tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal.
Dukungan itu mencakup pemerintah kabupaten/kota, seluruh SKPA, aparatur sipil negara (ASN), DPRK, tokoh masyarakat, akademisi hingga masyarakat luas.
“Taufik telah dipercaya mengemban tugas ini, tetapi ia tidak dapat bekerja sendirian. Dukungan dibutuhkan dari seluruh elemen, baik pemerintah kabupaten/kota, seluruh SKPA, ASN, DPRK, tokoh masyarakat, akademisi maupun seluruh lapisan warga,” katanya.
Ia mengingatkan agar seluruh persoalan pemerintahan tidak dibebankan kepada satu orang.
Menurutnya, seorang pejabat membutuhkan ruang untuk bekerja, dukungan dalam membangun koordinasi serta kepercayaan untuk membuktikan kapasitasnya.
“Jangan membebani satu orang dengan harapan menyelesaikan semua masalah seorang diri. Berikan ruang untuk bekerja, dukungan untuk berkoordinasi dan kepercayaan untuk membuktikan kemampuannya,” ujar Isa.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan pada akhirnya merupakan keberhasilan sebuah sistem yang bekerja secara bersama-sama, bukan keberhasilan satu individu semata.
Aceh Membutuhkan Pemerintahan Satu Irama
Menurut Isa, Aceh memiliki potensi besar, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan kerja pemerintahan secara terpadu.
Karena itu, yang dibutuhkan Aceh bukan sekadar pergantian figur di dalam struktur birokrasi, melainkan pembenahan sistem pemerintahan agar lebih efektif.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar pergantian wajah, melainkan perbaikan sistem: administrasi yang tertib, komunikasi yang terbuka, koordinasi yang kuat, kebijakan yang selaras dan program yang jelas tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia berharap Taufik dapat menjalankan amanah tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat.
Semakin tinggi jabatan, kata dia, seharusnya semakin rendah hati dalam melayani. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin terbuka pula seorang pejabat mendengarkan berbagai masukan.
Begitu juga dengan tanggung jawab yang semakin besar harus diikuti dengan kemampuan membangun kerja sama yang semakin kuat.
“Semakin tinggi jabatan, semakin rendah hati melayani, semakin luas wewenang, semakin terbuka mendengar, semakin berat tanggung jawab, semakin kuat menjalin kerja sama,” ujarnya.
Isa mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan kesempatan kepada Taufik untuk membuktikan kapasitasnya selama arah kebijakan yang ditempuh tetap ditujukan untuk memperkuat pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pada akhirnya, kata dia, masyarakat Aceh tentu mengharapkan pemerintahan yang lebih selaras, solid, tertib dan berkhidmat bagi kepentingan rakyat.
“Aceh tidak hanya membutuhkan pemimpin yang berani memutuskan, tetapi juga membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu menyatukan langkah. Di situlah sinkronisasi menjadi kunci utama kemajuan kita bersama,” pungkasnya.
