SABANG, Infoaceh.net — Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen PhD memaparkan peluang investasi Sabang dalam diskusi yang berlangsung pada 9 Oktober 2026. Penguatan UMKM, pariwisata bahari, dan dukungan kelembagaan menjadi fokus pengembangan kawasan.
Diskusi tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komisi IV Kawendra Lukistian, Marlina Usman selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh sekaligus istri Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam beserta istri, sejumlah kepala dinas Pemerintah Kota Sabang, serta Ketua Gekrafs Aceh Sunnyl bersama jajaran pengurus.
Kawendra mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kali pertama dirinya datang ke Sabang. Setelah melihat langsung kondisi kawasan dan program BPKS, ia menilai pengembangan Sabang perlu mendapat dukungan lebih luas, terutama dalam hal pendanaan dari pemerintah pusat.
“Masalah pendanaan perlu adanya jemput bola dari pusat,” ujar Kawendra.
Ia juga mendorong agar peluang kerja sama dengan India, yang disebut turut melirik Sabang, ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, Kawendra menilai perlu adanya pengampu nasional untuk memperkuat koordinasi dan memaksimalkan penyusunan serta pelaksanaan program BPKS.
Terkait investasi, ia menyatakan akan berupaya mendorong dukungan melalui Gekrafs dengan memanfaatkan jejaring di dalam maupun luar negeri.
Iskandar Zulkarnaen memaparkan potensi Sabang sebagai kawasan strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. BPKS mendorong pengembangan sektor perdagangan, kepelabuhanan, pariwisata, serta produk unggulan UMKM, termasuk kerajinan ecoprint, cokelat lokal, dan aneka camilan khas Sabang.
Untuk sektor pariwisata, BPKS juga mengandalkan Sabang Marine Festival sebagai agenda promosi bahari yang telah diselenggarakan bersama berbagai pemangku kepentingan sejak 2015.
Kegiatan ini diarahkan untuk menarik wisatawan mancanegara, mempromosikan Teluk Sabang kepada komunitas pelaut internasional, serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal.
Dalam paparannya, BPKS turut menyoroti tantangan kelembagaan, terutama kebutuhan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyelesaian pelimpahan kewenangan.
BPKS mengusulkan pengaktifan kembali atau pembentukan forum koordinasi nasional untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan mempercepat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
Penguatan dukungan pemerintah pusat, menurut arah pembahasan tersebut, menjadi salah satu aspek penting agar potensi investasi Sabang dapat dikembangkan secara optimal.
Sinergi antara BPKS, pemerintah daerah, DPR RI, dan jejaring pelaku usaha diharapkan dapat membuka peluang pendanaan serta memperluas kerja sama investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
