Jakarta, Infoaceh.net — Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menyoroti keputusan Danantara yang menyatakan tidak akan lagi menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menilai kebijakan ini harus disertai sinkronisasi lintas lembaga dan dilakukan secara transparan.
“Sebab itu, pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Danantara, Kementerian BUMN, dan para direksi BUMN agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis nasional,” tegas Mulyadi dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa Danantara kini memiliki wewenang untuk memberikan suntikan modal kepada BUMN.
Dengan adanya kewenangan ini, PMN yang sebelumnya disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) resmi ditiadakan.
Dony memastikan bahwa proses pemberian modal kepada BUMN akan dilakukan melalui kajian ketat dan berlapis, termasuk menilai sektor mana yang layak dan besaran modal yang akan diberikan.
Namun, menurut Mulyadi, keputusan tersebut tidak bisa diambil secara sepihak tanpa kejelasan fungsi dan peran masing-masing entitas. Ia juga mempertanyakan keberadaan dana dividen BUMN yang kini dikelola Danantara.
“Saya membaca pernyataan bahwa Danantara menyatakan tidak ada lagi PMN. Sementara, per hari ini, setoran dividen BUMN yang masuk ke rekening Danantara sudah hampir Rp80 triliun. Ini harus dipertanyakan, karena dana tersebut bisa menjadi ‘idle fund’ yang tidak bergerak secara optimal,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sejumlah proyek BUMN masih berada pada tahap ‘greenfield’ atau kajian awal, sehingga belum siap secara komersial. Dalam kondisi ini, absennya PMN dikhawatirkan akan menciptakan kesenjangan pendanaan.
“Kalau Danantara menutup pintu PMN, sementara proyek masih membutuhkan sokongan modal, akan muncul gap pembiayaan. Harus ada sinkronisasi agar negara tidak mengalami ‘opportunity loss’ karena dana dividen hanya mengendap,” ucapnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mendorong Kementerian BUMN untuk bersikap proaktif dalam memperjelas arah dan strategi pendanaan bagi BUMN di masa depan.
“Kita tidak bisa biarkan dualisme terjadi. Negara harus clear and clean dalam kebijakan investasi, baik melalui APBN maupun mekanisme Danantara,” tegas Mulyadi.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhitungan matang dalam setiap langkah kebijakan fiskal dan investasi, terutama dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“BUMN adalah pilar fiskal dan ekonomi kita. Jika mereka tidak punya ruang fiskal atau akses pendanaan memadai, maka kemampuan mereka menjaga ketahanan ekonomi juga terganggu,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Mulyadi menekankan pentingnya peran aktif para pimpinan BUMN dalam menghadapi dinamika pendanaan ini. “Ini saatnya kerja konkret.
Jangan hanya sibuk pencitraan, tapi harus ada improvisasi dan inovasi yang benar-benar berdampak pada kekuatan ekonomi nasional,” pungkasnya.
