Infoaceh.net -Penangkapan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan menjadi momentum untuk melakukan penegakan hukum terhadap berbagai indikasi korupsi di Sumut.
Dengan begitu, pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyasar kepada Topan dan empat orang lainnya yang kini sudah menjadi tersangka. Namun juga kepada pihak lain yang bertalian erat dengan mereka.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan mengatakan, posisi Topan selaku kepala dinas dipastikan tidak akan bisa dimanfaatkan untuk bermain tanpa ada izin dari atasannya.
“Karena tidak mungkin Topan berani bermain tanpa sepengetahuan pimpinannya,” katan Sutrisno, dikutip RMOLSumut, Senin, 30 Juni 2025.
Sutrisno menambahkan, aksi Topan Cs ini sangat mempermalukan nama baik Sumut. Tidak hanya itu, aksi ini juga seolah menampar wajah Presiden Prabowo Subianto, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri PU Dody Hanggodo.
Sebab, persoalan infrastruktur dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus yang kini sedang disoroti oleh pemerintah.
“Peristiwa memalukan tersebut tidak dapat ditoleransi di tengah kondisi ekonomi bangsa yang tidak stabil,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Sutrisno, Bobby Nasution selaku pimpinan dari Topan Ginting baik saat menjabat Kadis PUPR di Pemkot Medan maupun saat menjabat kadis yang sama di Pemprov Sumut juga menjadi sosok yang sangat dipermalukan. Sebab, Topan merupakan anak buah Bobby yang selalu dipercaya memegang jabatan strategis di pemerintahannya.
“Warga Sumatera Utara tentu belum lupa saat dalam Debat Calon Gubsu/ Wagubsu, 2024 yang lalu, Bobby Nasution menyoroti secara khusus soal jalan-jalan di Sumut. Bahkan dengan wajah meledek, Bobby menyebut kalau naik mobil di jalan-jalan Aceh, Sumbar, atau Riau dapat tidur nyenyak, jika terbangun berarti masuk Sumut. Namun ibarat pepatah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. TOG anak kesayangan dan orang kepercayaan Bobby, justru ingin jalan-jalan di Sumut tetap berlubang, dan tidak nyaman dilalui,” ungkapnya.
Atas kondisi ini, Sutrisno mendesak KPK agar berani mengusut tuntas kasus suap ini hingga terang benderang. Termasuk menangkap siapa saja yang bertalian dengan Topan.
“KPK harus membuka penyelidikan dan penyidikan yang seluas-luasnya terhadap peran TOG dalam mengelola dan mengatur proyek sejak jadi Kadis PUPR Pemko Medan, Pjs. Sekda Kota Medan, hingga menjadi Kadis PUPR Pemprov Sumut. Tindakan korupsi TOG berkaitan dengan proyek infrastruktur diduga telah berlangsung sejak TOG sebagai Kadis PUPR Pemko Medan,” demikian Sutrisno Pangaribuan.
