Pemkab Aceh Besar Tak Mampu Biayai, PDAM Tirta Mountala Diminta Cari Dana ke Pusat-Swasta
Aceh Besar, Infoaceh.net – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara terbuka menyatakan tidak mampu sepenuhnya membiayai operasional dan pengembangan PDAM Tirta Mountala.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar yang juga Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala, Bahrul Jamil, saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran direksi dan karyawan perusahaan daerah air minum tersebut, Jum’at (25/7/2025).
Dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan PDAM Aceh Besar itu, Bahrul Jamil menekankan pentingnya tata kelola yang profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menyebut, PDAM harus menjadi ujung tombak dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu air bersih.
“Kita ingin PDAM menjadi lokomotif pelayanan publik. Tapi kita juga harus realistis. Anggaran kita terbatas, jadi kita minta manajemen aktif mencari bantuan ke pusat atau kerja sama dengan swasta,” tegasnya.
Ia juga mendorong PDAM untuk segera melakukan transformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) agar lebih kuat secara hukum dan fleksibel dalam pengelolaan usaha.
Bahrul mengingatkan agar PDAM tidak tergesa-gesa memperluas jaringan, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan efisiensi.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dari sistem yang sudah ada jauh lebih strategis dibanding ekspansi besar-besaran yang belum tentu bisa dikelola dengan baik.
Selain efisiensi teknis, ia menyoroti pentingnya komunikasi publik. Dalam era digital, kata dia, keterlambatan menyampaikan informasi kepada pelanggan bisa memicu krisis kepercayaan dan keluhan massal.
“Komunikasi dengan masyarakat itu harus aktif. Jangan tunggu komplain baru menjelaskan. Ini era digital, semua harus cepat dan transparan,” katanya mengingatkan.
Cari Peluang Program Pusat
Menurut Bahrul Jamil, banyak program pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan oleh PDAM, terutama yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi.
Ia berharap manajemen bisa menjalin komunikasi aktif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan kementerian terkait agar bisa mengakses bantuan modal dan proyek strategis.
