Infoaceh.net -Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan keprihatinan.
Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Noel bukanlah figur asing di panggung Politik nasional. Namanya melejit saat Pilpres 2019 sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), organisasi yang secara terbuka mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin.
Namun arah politiknya berubah setelah Jokowi lengser. Noel kemudian berlabuh ke kubu Prabowo Subianto dan dipercaya memimpin barisan relawan.
Dukungan itu berbuah posisi strategis. Pasca kemenangan Prabowo–Gibran dalam Pilpres 2024, Noel mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih. Penunjukan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam memenangkan kontestasi.
Namun kini, perjalanan politik Noel tercoreng. Ia menjadi pejabat pertama di Kabinet Merah Putih yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Statusnya sebagai orang dekat Jokowi yang kemudian masuk lingkaran kekuasaan Prabowo, membuat kasus ini semakin menjadi sorotan publik.
Pengamat Politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, menilai kasus Noel memperlihatkan adanya persoalan serius dalam proses rekrutmen pejabat negara.
Menurutnya, integritas dan profesionalitas semestinya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan jabatan, bukan sekadar imbalan politik.
“Indikasi yang muncul adalah proses rekrutmen menteri selama ini tidak menjadikan faktor integritas sebagai variabel penentu,” kata Andi kepada RMOL di Jakarta Jumat, 22 Agustus 2025.
Kasus Noel, kata Andi, menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa jabatan publik bukan semata soal loyalitas politik, melainkan juga soal kredibilitas moral dan akuntabilitas kinerja.
Jika hal itu terus diabaikan, ia khawatir akan semakin banyak pejabat yang terseret kasus serupa di kemudian hari.
“Sejatinya integritas, moralitas, dan profesionalitas harus menjadi basis pengangkatan menteri, bukan karena transaksi politik,” tandas Andi Yusran.
