Jakarta, Infoaceh.net – Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi III, M. Nasir Djamil, menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelas menengah serta urgensi pedoman Mahkamah Agung terkait sengketa pajak internasional dalam fit and proper test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung Tahun 2025. Agenda rapat berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).
Nasir menekankan kelas menengah memiliki peran vital bagi perekonomian dan demokrasi, sekaligus menjadi penyumbang terbesar pajak nasional.
“Kelas menengah di Indonesia sangat vital dalam konteks perekonomian dan demokrasi. Mereka adalah pembayar pajak terbesar, tetapi proteksi sosial terhadap mereka sangat minim. Kalau kelas menengah ini terus diabaikan, tentu kita akan menghadapi masalah besar ke depan,” tegas Nasir Djamil.
Selain itu, ia juga menyoroti usulan calon Hakim Agung mengenai pentingnya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pedoman mengadili sengketa pajak internasional. Nasir mempertanyakan potensi dampak yang akan timbul jika inisiatif tersebut tidak segera diwujudkan.
“Pertanyaan saya, apa dampak yang kita terima jika usulan itu tidak diwujudkan? Apakah secara finansial, kedaulatan, atau aspek lainnya? Ini penting agar kita tahu konsekuensinya,” jelasnya.
Politisi asal Aceh itu menegaskan bahwa Fraksi PKS di Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA.
Menurutnya, kehadiran hakim-hakim yang berintegritas, profesional, dan memiliki sensitivitas terhadap persoalan bangsa sangat dibutuhkan, termasuk dalam isu kelas menengah dan perpajakan internasional.
