Jakarta, Infoaceh.net — Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa kembali menyoroti kejanggalan terkait salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang diterimanya dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta pada Senin (13/10/2025).
Dalam keterangannya kepada wartawan, Dokter Tifa mengaku menemukan sejumlah hal yang menurutnya “aneh dan tidak lazim” pada dokumen tersebut. Ia menyebut keanehan itu bersifat konsisten dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai keaslian serta transparansi dokumen negara.
“Yang konsisten itu justru keanehan. Ada beberapa artefak di dalam ijazah yang ditutupi tanpa alasan jelas. Untuk apa ditutupi? Ini kan dokumen publik yang seharusnya terbuka,” kata Tifa di halaman KPUD DKI Jakarta.
Ia memaparkan bahwa bagian tanda tangan rektor dan dekan Universitas Gadjah Mada (UGM) dihapus dari salinan ijazah, termasuk pula bagian materai yang biasanya muncul pada dokumen legalisir resmi.
“Termasuk materainya diblok, nama yang bersangkutan juga diblok, padahal yang diminta kan atas nama Joko Widodo. Nomor mahasiswanya juga diblok, untuk apa?” ujarnya dengan nada heran.
Hal yang paling mencolok, lanjut Tifa, adalah hilangnya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dalam salinan tersebut. “Konsistensi keanehan itu di sini, NIM-nya tidak ada, padahal seharusnya tercantum di sisi kanan ijazah,” jelasnya.
Meski begitu, Tifa mengaku sudah mengetahui isi kolom yang ditutupi. Menurutnya, data lengkap ijazah tersebut telah pernah ditampilkan ke publik oleh pihak Universitas Gadjah Mada maupun Bareskrim Polri.
“Kita sudah punya spesimen lengkapnya sejak Oktober 2022, bahkan dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri pernah menunjukkan fotokopinya secara terbuka. Bareskrim juga sempat merilis salinan yang tidak ditutupi pada Mei 2025,” ungkapnya.
Pantauan media menunjukkan bahwa selain Dokter Tifa, hadir pula sejumlah tokoh publik di KPUD DKI Jakarta, antara lain pakar telematika Roy Suryo, pakar hukum tata negara Refly Harun, serta pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi.
Kehadiran Bonatua di KPUD DKI disebut menambah daftar penerima salinan ijazah Jokowi, setelah sebelumnya ia telah menerima dokumen serupa dari KPU RI.
Isu keaslian ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik sejak awal Oktober 2025, setelah sejumlah aktivis dan pengamat menilai ada ketidakwajaran dalam dokumen akademik yang seharusnya menjadi bukti formal pendidikan presiden.
