BLANGPIDIE, Infoaceh.net — Dinas Pengairan Aceh melalui UPTD Wilayah V menggelar Sidang Kedua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Baru-Kluet.
Pertemuan yang berfokus pada pembahasan isu strategis pengelolaan sumber daya air, termasuk penanganan banjir di kawasan Trumon, berlangsung di Hotel Arena, Blangpidie, Senin, 27 Oktober 2025.
Kepala UPTD V Dinas Pengairan Aceh, Ir Bambang Yusri ST MT menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari program Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Baru-Kluet.
Menurutnya, forum ini diperlukan untuk merumuskan langkah penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
“Pertemuan ini bertujuan mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu strategis pengelolaan sumber daya air di wilayah Aceh, termasuk persoalan banjir Trumon yang selama ini menjadi perhatian,” ujar Bambang.
Hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah, mulai dari Menteri, Gubernur, hingga Bupati sebagai dasar kebijakan pengelolaan sumber daya air.
Beberapa materi yang dibahas meliputi penyebab dan dampak banjir di wilayah sungai Alas-Singkil dan WS Baru-Kluet, rencana penanganan banjir, serta penguatan kerja sama antarinstansi.
Persoalan banjir musiman di Trumon disebut sebagai salah satu isu paling mendesak.
Plt. Kepala Dinas Pengairan Aceh, Erwin Ferdinansyah ST MT yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum ini.
Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam merumuskan sistem pengelolaan air yang efektif.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang nyata dan aplikatif, terutama terkait pengelolaan WS Baru-Kluet dan penanganan banjir di Trumon,” kata Erwin dalam sambutannya.
Erwin menekankan pengelolaan sumber daya air mencakup proses yang luas, mulai dari perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, konservasi, hingga pengendalian daya rusak air.
Ia menilai kerja bersama diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Kegiatan ini diikuti 34 peserta yang berasal dari unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah WS Baru-Kluet, serta perwakilan berbagai lembaga nonpemerintah.
