Jakarta, Infoaceh.net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana Aceh.
Informasi tersebut akan terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital.
Selain sebagai contact person, Safrizal juga ditugaskan memimpin tim wilayah Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh.
Menurut Mendagri Tito Karnavian, penunjukan Safrizal didasarkan pada pengalaman dan pemahamannya terhadap Aceh.
Safrizal diketahui pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh pada periode 2024–2025 dan merupakan putra daerah.
“Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari. Contact person-nya Pak Safrizal, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024–2025) yang juga orang Aceh,” ujar Tito, Senin (19/1).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, serta informasi publik.
“Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Safrizal.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatera.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan berkelanjutan kepada pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat kembali berjalan normal.
Posko rehabilitasi dan rekonstruksi juga diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.
Transparansi informasi dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana.
Dengan penyampaian informasi yang konsisten, jelas, dan akurat, masyarakat diharapkan dapat memantau langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh secara terbuka.
Editor: Muhammad Saman
