– Tgk. Muharuddin Desak BNPB Segera Turun Tangan Lakukan Penanganan Maksimal
Aceh Utara, Infoaceh.net — Sudah dua bulan berlalu sejak banjir bandang melanda Gampong Meunasah Sagoe, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, pada 26 November 2025 lalu. Namun hingga kini, kondisi masyarakat di wilayah tersebut masih jauh dari kata pulih.
Akses jalan utama yang menghubungkan gampong dengan kawasan sekitar belum juga diperbaiki, menyebabkan warga tetap hidup dalam keterisolasian.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera turun langsung ke lapangan dan mengambil alih penanganan secara maksimal.
Menurut Tgk. Muharuddin, keterlambatan penanganan pascabanjir tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat yang hingga hari ini masih kesulitan beraktivitas secara normal.
“Sudah dua bulan lebih masyarakat Meunasah Sagoe terisolir. Ini bukan waktu yang singkat. Negara tidak boleh membiarkan warga bertahan sendiri dalam kondisi seperti ini,” tegasnya dalam keterangan kepada media, Senin (26/1/2026).
Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat enam titik ruas jalan yang terputus, yang merupakan akses vital bagi warga untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
Akibatnya, mobilitas warga menjadi sangat terbatas dan roda perekonomian lokal nyaris lumpuh.
Kondisi tersebut, kata Muharuddin, sangat memprihatinkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha harian.
Terputusnya akses jalan membuat distribusi logistik tersendat dan biaya hidup warga semakin meningkat.
Lebih lanjut, Tgk. Muharuddin menjelaskan bahwa pemerintah gampong sebenarnya telah menempuh prosedur administratif.
Keuchik Meunasah Sagoe, Zakaria, telah melayangkan surat resmi kepada Camat setempat, yang kemudian diteruskan kepada BPBD Kabupaten Aceh Utara, guna meminta penanganan darurat serta pembukaan kembali akses jalan yang rusak akibat banjir.
Namun hingga kini, lanjutnya, belum terlihat langkah nyata di lapangan.
“Surat resmi sudah disampaikan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya, pemerintah gampong sudah menjalankan kewajibannya. Ketika tidak ada respons konkret, maka ini bukan lagi persoalan teknis, melainkan soal kehadiran dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” ujar Muharuddin dengan nada tegas.
Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akan semakin luas.
Keterisolasian yang berkepanjangan berpotensi memicu persoalan baru, mulai dari kemiskinan, putus sekolah, hingga gangguan kesehatan masyarakat.
Karena itu, Tgk. Muharuddin meminta BNPB segera turun langsung ke lokasi, mempercepat langkah-langkah konkret pembukaan akses jalan, serta memastikan koordinasi yang efektif dengan BPBD Aceh Utara, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan unsur relawan kebencanaan.
Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut, sementara masyarakat masih berada dalam kondisi darurat.
“Enam ruas jalan masih terputus, surat sudah disampaikan dan diteruskan, tetapi masyarakat masih menunggu tindakan nyata. Penanganan bencana harus cepat, transparan, dan langsung dirasakan oleh rakyat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran langsung pemerintah di lapangan, bukan sekadar laporan administratif, agar setiap kebijakan dan langkah penanganan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Gampong Meunasah Sagoe masih berharap adanya respons cepat dan langkah konkret dari pemerintah pusat melalui BNPB, agar keterisolasian yang telah berlangsung berbulan-bulan dapat segera diakhiri dan kehidupan warga kembali berjalan normal sebagaimana mestinya.
