Jakarta, Infoaceh.net — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil, menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal dan sesuai konstitusi.
Menurut Nasir, fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang dijalankan Polri merupakan bagian dari fungsi eksekutif yang melekat pada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Dalam rapat tersebut, Nasir Djamil menyampaikan apresiasi atas paparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilainya komprehensif dan menyejukkan di tengah dinamika keamanan nasional.
Anggota DPR RI asal Aceh ini juga menyampaikan penghormatan atas lima tahun kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang jatuh pada 27 Januari 2026.
Terkait wacana perubahan posisi Polri, Nasir Djamil menegaskan Fraksi PKS berpandangan Polri harus tetap berada di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000.
Selain itu, Nasir mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam penanganan bencana di berbagai daerah serta pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (TPPA) di sejumlah Polda.
Menurutnya, perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan serius yang mengancam keamanan nasional, termasuk praktik perbudakan terhadap nelayan Indonesia di kapal asing.
Menghadapi tantangan tahun 2026, Nasir menekankan pentingnya penguatan anggaran, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta kesejahteraan personel Polri.
Ia mendorong penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa dan menjadikan program Polri Menyapa sebagai standar operasional nasional.
Di akhir pernyataannya, Nasir berharap Polri terus memperbaiki komunikasi publik serta meningkatkan respons terhadap pengaduan dan keluhan masyarakat di era digital.
