Banda Aceh, Infoaceh.net — Kinerja Tim Panitia Khusus (Pansus) II DPRK Sabang menuai sorotan tajam. Lembaga legislatif yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara tegas justru dinilai “impoten” saat berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan.
Sorotan itu mencuat saat Pansus melakukan kunjungan ke kawasan wisata Iboih/Teupin Layeu, Sabtu (2/5).
Dalam tinjauan tersebut, tim yang dipimpin Darmawan diduga menemukan praktik pengutipan retribusi yang tidak transparan. Namun, temuan itu tidak diikuti dengan langkah tegas di lokasi.
Alih-alih bertindak, sikap para legislator terlihat gamang. Kondisi ini memunculkan kesan kontras: lantang dan kritis saat rapat, tetapi melemah ketika menghadapi realita di lapangan.
Di lokasi, petugas pengutip retribusi diduga tidak memberikan karcis secara jujur kepada wisatawan. Padahal, sistem perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada jumlah karcis yang dikeluarkan.
Praktik semacam ini berpotensi membuka celah kebocoran pendapatan daerah. Jika tidak ditertibkan, dampaknya bisa merugikan keuangan daerah dalam jangka panjang.
Meski indikasi tersebut terlihat jelas, Pansus tidak menunjukkan tindakan konkret. Tidak ada penertiban langsung maupun langkah tegas yang diambil saat itu.
Publik pun mulai mempertanyakan keberanian dan independensi DPRK Sabang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bahkan, muncul dugaan bahwa sikap “aman” yang diambil tidak lepas dari pertimbangan relasi politik dan sosial dengan pengelola di tingkat gampong.
Ketua Pansus, Darmawan, sendiri mengakui adanya kejanggalan dalam data PAD sektor wisata. Ia menyoroti rendahnya pendapatan dari kawasan Iboih/Teupin Layeu yang dinilai tidak sebanding dengan tingginya kunjungan wisatawan.
Berdasarkan data tahun 2025, retribusi dari kawasan tersebut hanya mencapai sekitar Rp26.100.000. Angka ini justru lebih rendah dibandingkan Benteng Anoi Itam yang menyumbang Rp36.300.000.
Padahal, secara fakta di lapangan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Iboih/Teupin Layeu disebut bisa tiga hingga lima kali lebih banyak dibandingkan Anoi Itam.
Perbandingan ini semakin janggal karena tarif retribusi di Iboih/Teupin Layeu juga lebih tinggi, yakni Rp5.000 per orang, sedangkan di Anoi Itam hanya Rp3.000 per orang.
“Menurut bapak, apa yang dilaporkan itu sudah benar atau salah?” tanya Darmawan kepada Kepala Dinas Pariwisata Sabang, Harry Susethia.
Menanggapi hal tersebut, Harry mengakui adanya kelemahan dalam pengawasan. Namun ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada pada pihak dinas.
Ia menjelaskan, pengelolaan retribusi dilakukan melalui kerja sama dengan Gampong Iboih, dengan skema pembagian 60 persen untuk PAD dan 40 persen untuk gampong.
“Seharusnya ada peran gampong dalam pengawasan,” ujar Harry.
Ia juga menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik DPRK dan akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kerja sama yang ada akan ditinjau ulang.
“Kita akan pelajari kembali MoU. Jika memang harus dihentikan, akan kita hentikan,” katanya.
Namun di balik pernyataan resmi tersebut, muncul indikasi adanya keraguan dalam penertiban di lapangan. Sejumlah pihak menyebut langkah tegas berpotensi memicu konflik dengan pengelola di tingkat gampong.
Kondisi ini semakin memperkuat kesan bahwa persoalan retribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik lokal.
Pada akhirnya, publik kembali disuguhi pola lama: dugaan kebocoran PAD dibahas keras di ruang rapat, namun kehilangan daya ketika dihadapkan langsung dengan praktik di lapangan.
Pansus DPRK Sabang pun dinilai belum mampu membuktikan diri sebagai pengawas yang tegas, independen, dan benar-benar berpihak pada kepentingan daerah.
Kegiatan Pansus ini turut dihadiri Ketua Pansus Darmawan bersama anggota Rizky Setiawan, Samsul Bahri, Muhammad Isa, Armadi, Wahyu Ramadhan, Maulizar, Muslim, dan Risa Nirmala. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sabang.
