Aceh Laboratorium Pluralisme Hukum Indonesia

Keistimewaan Aceh tidak hanya terletak pada sejarah, budaya, dan identitas keislamannya. Aceh juga memiliki kekhasan dalam tata kelola hukum.

Oleh: Prof Dr Teuku Muttaqin Mansur MH*

Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman. Keberagaman suku, budaya, agama, bahasa dan adat istiadat merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini.Karena itu, memahami hukum Indonesia hanya dari perspektif hukum negara sesungguhnya merupakan cara pandang yang terlalu sempit.

Hukum Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dalam ruang sosial yang plural, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Aceh menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana pluralisme hukum bekerja dalam praktik.

Saya menyebut Aceh sebagai laboratorium pluralisme hukum Indonesia, yaitu ruang sosial tempat berbagai sistem hukum tidak hanya hidup bersama, tetapi juga saling berinteraksi, saling melengkapi, dan mampu menjaga harmoni masyarakat.

Konsep pluralisme hukum bukanlah gagasan baru. Para ahli hukum seperti John Griffiths dan Brian Z. Tamanaha telah lama menjelaskan bahwa dalam satu ruang sosial dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan.

Realitas ini dapat ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, tidak semua daerah memiliki pengalaman dan struktur kelembagaan yang memungkinkan pluralisme hukum berjalan secara nyata sebagaimana terjadi di Aceh.

Keistimewaan Aceh tidak hanya terletak pada sejarah, budaya, dan identitas keislamannya. Aceh juga memiliki kekhasan dalam tata kelola hukum.

Di daerah ini, hukum negara, hukum adat, dan syariat Islam memiliki ruang dan fungsi masing-masing dalam kehidupan masyarakat.

Ketiganya tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi justru sering kali berjalan secara berkesesuaian.

Ketika terjadi sengketa dalam masyarakat, penyelesaiannya tidak serta-merta dibawa ke pengadilan atau dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat Aceh umumnya lebih dahulu mengedepankan musyawarah keluarga, mediasi gampong, penyelesaian melalui lembaga adat, atau mekanisme mukim.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.

Dalam praktiknya, peradilan adat di Aceh telah memainkan peran yang sangat penting.

Ia menjadi instrumen penyelesaian konflik yang cepat, sederhana, murah, dan dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan, dalam banyak kasus, putusan adat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena lahir dari kesepakatan dan diterima secara sukarela oleh para pihak.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus hadir dalam bentuk pemidanaan atau penghukuman.

Hukum juga dapat hadir sebagai sarana rekonsiliasi, pemulihan, dan penguatan hubungan sosial. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prinsip-prinsip yang telah lama hidup dalam sistem peradilan adat Aceh.

Lebih jauh lagi, pengalaman Aceh memberikan pelajaran penting bagi pembangunan hukum nasional.

Selama ini, pembangunan hukum sering kali didominasi oleh pendekatan yang berorientasi pada unifikasi dan sentralisasi. Padahal, masyarakat Indonesia sangat beragam dan memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum yang terlalu seragam tidak selalu mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Karena itu, pengakuan terhadap pluralisme hukum harus dipandang sebagai kebutuhan, bukan ancaman. Negara tidak perlu melihat hukum adat sebagai pesaing hukum negara.

Sebaliknya, hukum adat harus ditempatkan sebagai mitra dalam mewujudkan keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pengakuan terhadap living law dalam KUHP dan KUHAP yang baru merupakan langkah maju yang patut diapresiasi.

Namun, pengakuan tersebut harus diikuti dengan penguatan kelembagaan hukum adat, pengakuan terhadap putusan peradilan adat, serta peningkatan kapasitas para fungsionaris hukum adat yang menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.

Aceh telah menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar teori dalam buku-buku akademik. Ia adalah kenyataan yang hidup dan bekerja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengalaman Aceh membuktikan bahwa keberagaman sistem hukum justru dapat menjadi sumber kekuatan dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan perdamaian sosial.

Pada akhirnya, masa depan pembangunan hukum Indonesia tidak dapat dibangun hanya dengan memperkuat hukum negara semata.

Masa depan hukum Indonesia harus dibangun melalui pengakuan terhadap seluruh sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks itulah Aceh memberikan pelajaran penting kepada bangsa ini: bahwa hukum yang kuat bukanlah hukum yang memonopoli kebenaran, melainkan hukum yang mampu menghormati keberagaman dan menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Aceh telah membuktikannya. Kini saatnya Indonesia belajar darinya.

*Penulis adalah Guru Besar Kepakaran Hukum Adat Bidang Peradilan Adat Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala