● Kader Pertanyakan Mekanisme Penunjukan Pengurus
Idi Rayeuk, Infoaceh.net — Pelantikan Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur periode 2026-2031 yang berlangsung di The Royal Hotel Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kamis (25/6/2026), diwarnai kericuhan dan ketegangan internal partai.
Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Aiyub Abbas atau akrab disapa Abuwa, sempat tertunda akibat aksi penolakan dari sejumlah kader dan Panglima Sagoe Partai Aceh.
Dalam agenda tersebut, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf melalui Sekjen DPP PA secara resmi melantik Azhari M. Nur atau Haji Maop sebagai Ketua DPW PA Aceh Timur. Selain itu, Tgk Iskandar Midsen dilantik sebagai Sekretaris DPW dan M. Yusuf atau Pang Ucok sebagai Bendahara.
Namun, suasana pelantikan yang semula berlangsung khidmat berubah memanas saat Abuwa tiba di lokasi acara. Sejumlah kader yang diduga berasal dari berbagai wilayah di Aceh Timur menghadang rombongan Sekjen DPP PA di pintu masuk hotel.
Aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari ketika massa berusaha menghalangi Abuwa memasuki lokasi pelantikan. Bahkan, Abuwa bersama Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat yang juga Ketua DPW PA Bireuen Darwis Jeunieb, sempat tertahan di luar hotel selama beberapa waktu.
Aparat kepolisian yang telah bersiaga di lokasi kemudian turun tangan untuk meredam situasi. Dengan pengawalan ketat, polisi akhirnya berhasil membawa Abuwa dan Darwis Jeunieb dan rombongan masuk ke dalam hotel sehingga prosesi pelantikan dapat dilanjutkan.
Informasi yang dihimpun, penolakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah kader terhadap proses pembentukan kepengurusan DPW PA Aceh Timur yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.
Sejumlah kader menilai penunjukan Azhari M. Nur sebagai Ketua DPW PA Aceh Timur beserta susunan sekretaris dan bendahara dilakukan tanpa melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang melibatkan seluruh Panglima Sagoe.
Akibatnya, banyak kader dan Panglima Sagoe mendatangi lokasi pelantikan untuk meminta penjelasan langsung kepada DPP Partai Aceh terkait dasar penetapan kepengurusan tersebut.
Pantauan di lokasi, pelantikan tidak langsung dimulai karena sejumlah Panglima Sagoe dan kader yang menolak kepengurusan baru berhasil masuk ke dalam ruangan dan melakukan dialog cukup panjang dengan Sekjen DPP PA serta pengurus yang akan dilantik.
Salah seorang kader Partai Aceh dari wilayah Simpang Ulim, Muhammad Fadhil, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengganggu jalannya acara, melainkan meminta penjelasan secara terbuka terkait mekanisme pembentukan kepengurusan.
“Di sini kita semua kader Partai Aceh, tidak ada yang ingin mengganggu acara ini. Namun kami ingin mempertanyakan apa dasar hukum atau aturan yang dipakai untuk melantik pengurus ini. Untuk apa ada AD/ART partai jika tidak dijalankan. Kalau caranya hanya melalui sistem penunjukan sepihak, berarti tidak ada lagi arti suara kami di daerah ini,” ujar Fadhil saat berdialog dengan Abuwa dan Haji Maop.
Menanggapi keberatan tersebut, Ketua DPW PA Aceh Timur yang baru dilantik, Azhari M. Nur atau Haji Maop, meminta seluruh kader dan Panglima Sagoe untuk tetap menjaga kekompakan serta menghormati keputusan pimpinan partai.
Ia menegaskan dirinya akan berupaya merangkul seluruh elemen Partai Aceh di Aceh Timur dan membangun kembali soliditas internal partai.
“Kita harus tetap menjaga kekompakan dan menghargai keputusan pimpinan partai. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengajak seluruh kader dan Panglima Sagoe untuk bersama-sama membesarkan Partai Aceh di Aceh Timur,” kata Haji Maop.
Sementara itu, usai insiden tersebut, Abuwa menyebut ketegangan yang terjadi hanya merupakan persoalan miskomunikasi internal partai.
“Insiden tersebut hanya miskomunikasi dan nantinya akan kita diskusikan kembali. Ini persoalan internal partai,” ujar Abuwa singkat.
