BANDA ACEH, Infoaceh.net — Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 untuk pengadaan 23 unit mobil mewah jenis Tank 300 dengan nilai sekitar Rp17,25 miliar menuai sorotan tajam.
Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim SE MSi, menilai kebijakan tersebut patut dipertanyakan, terutama jika pengadaan kendaraan itu berkaitan dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan diperuntukkan bagi kepentingan para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut Taufik, anggaran sebesar Rp17,25 miliar semestinya dapat diarahkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya mantan kombatan GAM yang hingga kini masih menghadapi persoalan kesejahteraan.
“Jika ini merupakan target utama setelah sekitar 21 tahun Damai Aceh untuk memperoleh jabatan dan kesempatan memperkaya diri serta mengubah gaya hidup menjadi mewah, ini sangat zalim dan sama sekali tidak terhormat,” kata Taufik A Rahim, Senin (24/8/2026).
Ia menilai penggunaan anggaran publik untuk kendaraan dengan kesan mewah tidak sejalan dengan semangat perdamaian Aceh apabila pada saat bersamaan masih banyak masyarakat, termasuk mantan kombatan GAM, yang belum memperoleh pemberdayaan ekonomi secara memadai.
Taufik mengingatkan bahwa perdamaian Aceh yang telah berjalan lebih dari dua dekade seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan justru melahirkan gaya hidup elitis di kalangan tertentu.
“Masih banyak para mantan kombatan GAM yang saat ini hidupnya sangat susah dan belum terberdayakan secara ekonomi. Mereka seharusnya diarahkan menuju usaha kemakmuran bersama dengan seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Aceh Masih Dibayangi Kemiskinan
Menurut Taufik, persoalan tersebut semakin sensitif karena kondisi ekonomi Aceh belum menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sebanding dengan besarnya anggaran publik yang telah dikelola pemerintah selama bertahun-tahun.
Ia menyebut jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2026 mencapai sekitar 713,78 ribu orang atau 12,34 persen dari total penduduk.
Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja pemerintah.
“Apakah kondisi daya beli dan pendapatan rakyat Aceh sudah setara dengan masyarakat yang hidup sejahtera? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka,” katanya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara angka pengeluaran masyarakat dengan standar kesejahteraan yang lebih tinggi apabila menggunakan ukuran kemiskinan internasional.
Taufik menilai pemerintah Aceh perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, terutama anggaran yang bersumber dari dana publik dan memiliki tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jangan Jadikan Perdamaian sebagai Jalan Memperkaya Elite
Taufik mengingatkan bahwa perjuangan GAM dan proses perdamaian Aceh tidak semestinya dimaknai sebagai jalan bagi sebagian elite untuk menikmati fasilitas dan gaya hidup mewah.
Menurutnya, masih terdapat mantan kombatan maupun aktivis yang dahulu ikut memperjuangkan Aceh tetapi hingga kini belum menikmati hasil pembangunan secara layak.
“Ini sangat miris. Sebagian besar para mantan kombatan dan aktivis GAM berjuang untuk Aceh, bukan untuk memperkaya para pejabat Aceh yang sebagian juga mengaku sebagai mantan aktivis GAM,” tegasnya.
Ia menilai semangat awal perjuangan harus tetap menjadi rujukan dalam mengelola pemerintahan Aceh pascaperdamaian.
Jabatan publik, kata dia, merupakan amanah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi simbol status sosial atau kemewahan.
Taufik juga menyinggung besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diterima Aceh sejak 2008.
Ia menyebut akumulasi dana Otsus Aceh hingga menjelang berakhirnya periode tersebut pada 2027 telah mencapai lebih dari Rp112 triliun.
Menurutnya, besarnya anggaran tersebut semestinya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Namun secara makroekonomi dan kehidupan rakyat secara umum, Aceh masih jauh dari standar kehidupan yang makmur dan sejahtera. Apakah penggunaan mobil mewah oleh sebagian elite mantan kombatan GAM kemudian menjadi representasi bahwa Aceh sudah makmur dan sejahtera?” katanya.
Ia meminta pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan reintegrasi, termasuk anggaran yang diperuntukkan bagi mantan kombatan GAM.
Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan reintegrasi dan peningkatan kesejahteraan atau justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan administratif dan fasilitas pejabat.
Minta APH Awasi Penggunaan Anggaran
Lebih lanjut, Taufik meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, inspektorat, BPKP serta lembaga pengawasan lainnya ikut memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai aturan.
Menurutnya, pengawasan bukan berarti menuduh telah terjadi tindak pidana, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memastikan uang rakyat digunakan secara tepat sasaran.
“Perlu transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas terhadap alokasi APBA yang selama ini sudah demikian besar digunakan, baik melalui dana Otsus maupun dana alokasi umum lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan masyarakat Aceh memiliki hak untuk mengetahui penggunaan uang publik, termasuk anggaran yang berkaitan dengan program reintegrasi dan pemberdayaan mantan kombatan.
“Jangan sampai terkesan ada yang dilindungi dan kebal hukum atau terjadi tebang pilih. Hukum dan keadilan harus ditegakkan, termasuk keadilan ekonomi serta peningkatan taraf kehidupan secara adil dan merata,” katanya.
Taufik menambahkan, momentum 21 tahun perdamaian Aceh seharusnya menjadi waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil perdamaian, terutama terkait kesejahteraan mantan kombatan dan masyarakat yang selama konflik ikut merasakan kehilangan harta, nyawa, air mata serta sumber penghidupan.
“Jangan abaikan para mantan kombatan lainnya serta seluruh rakyat Aceh. Aceh saat ini juga tidak dalam kondisi baik-baik saja,” pungkasnya.
