Aceh

Ketua MPU Aceh Minta Revisi Qanun Jinayat Dimulai Awal 2027, Polemik Kasus Liwath FD Jadi Momentum Evaluasi

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali mendorong pemerintah dan lembaga terkait segera melakukan evaluasi serta revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ia mengusulkan pembahasan perubahan regulasi tersebut mulai dilakukan pada awal 2027.

Polemik penanganan dugaan jarimah liwath yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD menjadi salah satu momentum untuk melihat kembali sejauh mana aturan hukum jinayat mampu menjawab perkembangan persoalan sosial di Aceh.

Usulan tersebut disampaikan Faisal Ali, yang akrab disapa Lem Faisal, dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Qanun Hukum Jinayat yang diselenggarakan IKAMBA Banda Aceh di Aula Bapelkes Aceh, Jumat (20/11/2026).

Menurut Lem Faisal, polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak boleh langsung diarahkan menjadi tudingan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat perlu memahami secara utuh fakta perkara, tahapan pemeriksaan, serta dasar hukum yang digunakan dalam penanganannya.

“Perlu dilakukan tabayyun. Kita harus melihat persoalan ini secara utuh, termasuk proses pemeriksaan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh aparat,” ujarnya.

Ia menilai, aparat yang telah menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan prosedur harus mendapatkan penghormatan. Apalagi, dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan sejumlah tahapan pemeriksaan dengan melibatkan tenaga ahli.

Namun, persoalan ini juga membuka ruang untuk mempertanyakan apakah ketentuan dalam qanun yang berlaku sudah cukup memadai dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

Keterbatasan Qanun Jadi Bahan Evaluasi

Lem Faisal mengakui bahwa setiap regulasi yang disusun manusia memiliki keterbatasan. Perkembangan masyarakat dan munculnya berbagai bentuk persoalan baru dapat menghadirkan situasi yang belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, menurutnya, apabila terdapat peristiwa yang belum terakomodasi secara memadai dalam qanun, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi, bukan justru menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi sulit.

Baca Juga:  LBH Banda Aceh Desak Proses Hukum Penembakan Warga Tiro Pidie, Gubernur dan DPRA Bertanggung Jawab

“Jangan sampai aparat yang sudah bekerja sesuai tugasnya justru berada dalam posisi yang sulit karena keterbatasan aturan. Ini harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki regulasi ke depan,” demikian penekanan Lem Faisal.

Usulan revisi ini menjadi perhatian karena Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebenarnya telah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Dengan demikian, pembahasan ke depan perlu memperhatikan ketentuan hasil perubahan tersebut dan mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan penyempurnaan.

MPU Diusulkan Diberi Ruang Mengeluarkan Fatwa

Selain mendorong revisi qanun, Lem Faisal juga mengemukakan gagasan agar MPU Aceh diberikan ruang lebih luas untuk mengeluarkan fatwa terhadap persoalan-persoalan baru yang belum terjangkau secara memadai oleh ketentuan qanun.

Ia mencontohkan pengalaman MPU dalam merespons perkembangan praktik perjudian daring melalui fatwa keagamaan.

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu instrumen bagi MPU untuk memberikan pandangan keulamaan terhadap persoalan baru yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, gagasan tersebut perlu dibahas secara mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Fatwa MPU merupakan pandangan keagamaan, sedangkan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana dan pemberian sanksi harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, fatwa tidak serta-merta dapat menggantikan ketentuan pidana dalam qanun.

Kasus FD Membuka Persoalan Pembuktian Hukum

Polemik yang menjadi latar belakang diskusi tersebut berkaitan dengan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM.

Dalam perkembangan perkara hingga 16 November 2026, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan kedua berkas perkara belum dinyatakan lengkap atau belum P-21 karena unsur utama jarimah liwath sebagaimana disangkakan belum didukung alat bukti yang cukup.

Jaksa sebelumnya telah mengembalikan berkas melalui P-19 dengan 17 petunjuk untuk dilengkapi penyidik. Pemeriksaan tambahan juga melibatkan ahli hukum Islam, kedokteran forensik, dan hukum pidana.

Baca Juga:  Jangan Salahkan Aparat, Lem Faisal Dorong Evaluasi Qanun Jinayat Aceh

Persoalan utamanya berkaitan dengan rumusan unsur jarimah liwath dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Jaksa menilai uraian perbuatan yang terdapat dalam berkas belum memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Kejaksaan juga menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus didasarkan pada asas legalitas dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata tekanan opini publik.

Situasi ini memperlihatkan pentingnya kejelasan rumusan norma pidana, terutama agar aparat penyidik, jaksa, dan hakim memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan ketentuan hukum jinayat.

Revisi Jangan Hanya Reaktif terhadap Satu Kasus

Dorongan revisi Qanun Jinayat pada awal 2027 diharapkan tidak berhenti pada polemik perkara FD. Pembahasan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan MPU, Pemerintah Aceh, DPRA, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat.

Sejumlah aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain kejelasan definisi jarimah, kecukupan unsur pembuktian, kesesuaian ancaman pidana, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan hak-hak setiap orang dalam proses peradilan.

Kejelasan regulasi juga penting untuk mencegah perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bagi Lem Faisal, penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat bukan sekadar upaya merespons satu perkara yang sedang menjadi perhatian publik. Lebih jauh, revisi diperlukan agar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat dan tetap memberikan kepastian hukum.

Ia berharap FGD yang mempertemukan berbagai unsur tersebut menghasilkan masukan konstruktif sebagai bahan penyusunan agenda revisi qanun.

Di tengah derasnya opini publik mengenai kasus FD, Lem Faisal mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan tabayyun, melihat fakta secara utuh, dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.

Usulan revisi awal 2027 kini membuka ruang pembahasan lebih luas: bagaimana memastikan Qanun Jinayat tidak hanya menjadi instrumen penegakan Syariat Islam, tetapi juga memiliki rumusan hukum yang jelas, dapat diterapkan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait