SIGLI, Infoaceh.net — Hubungan antara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Pusat dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Aceh memanas.
PSSI Pusat secara resmi menegaskan tidak akan mengakui hasil Kongres Biasa Pemilihan PSSI Aceh yang tetap dipaksakan bergulir di Hotel Safira, Sigli, Kabupaten Pidie, pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Konflik ini mencuat setelah kubu PSSI Aceh memilih mengabaikan surat instruksi penghentian sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Pusat, Yunus Nusi.
Langkah “nekat” ini berpotensi memicu dualisme kepengurusan atau sanksi organisasi yang berat bagi persepakbolaan Aceh.
Ketegangan bermula ketika Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengirimkan surat resmi bernomor 5656/PGD/582/IX-2026 tertanggal 24 September 2026. Dalam surat tersebut, PSSI Pusat memerintahkan agar seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres PSSI Aceh dihentikan sementara.
PSSI Pusat mengambil keputusan ini setelah menerima rentetan laporan tertulis dari sejumlah voter (pemilik suara) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh terkait adanya dinamika internal yang dinilai melanggar prosedur.
Penundaan diinstruksikan agar PSSI Pusat dapat melakukan telaah mendalam demi memastikan kongres berjalan sesuai Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI.
Mengingat masa bakti kepengurusan lama akan habis pada 10 Oktober 2026, PSSI Pusat bahkan sempat mematangkan opsi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Aceh jika masalah internal tidak kunjung selesai.
Meskipun ada larangan tertulis, Komite Pemilihan (KP) dan mayoritas pengurus daerah tetap melanjutkan agenda kongres. Pihak PSSI Aceh berdalih bahwa mereka telah menyurati PSSI Pusat sejak 5 Agustus 2026 terkait rencana kongres ini.
Karena PSSI Pusat tidak memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak surat dikirim, pihak PSSI Aceh mengklaim bahwa agenda kongres tersebut secara hukum organisasi otomatis telah disetujui.
“Kami meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghormati statuta asli yang ada dan tidak mengubah aturan main di tengah jalan hanya karena desakan pihak tertentu,” ujar Muhammad Adam, salah satu perwakilan voter di lokasi kongres.
Dinamika kongres di Sigli semakin membingungkan publik setelah Anggota Executive Committee (Exco) PSSI Pusat, Juni Rahman, justru hadir langsung di lokasi acara.
Berseberangan dengan pernyataan Sekjen Yunus Nusi, Juni Rahman dalam sambutannya menyatakan bahwa seluruh proses musyawarah yang sedang berjalan di Pidie sudah sah dan sesuai dengan ketentuan Statuta PSSI.
Ia juga mengimbau agar semua pihak menjaga kemandirian organisasi sepak bola dari intervensi luar. Kehadiran dan pernyataan Juni Rahman ini memperlihatkan adanya indikasi perpecahan suara di internal pengurus PSSI Pusat sendiri.
Hasil Kongres: Nazir Adam Terpilih Aklamasi
Di tengah badai boikot dari pusat, kongres tetap berjalan dan menghasilkan keputusan penting. Nazir Adam kembali terpilih sebagai Ketua PSSI Aceh periode 2026–2030 secara aklamasi.
Nazir mendapatkan dukungan penuh dari 33 voter yang hadir, dari total 40 voter terdaftar. Sementara itu, dua kandidat ketua lainnya, Darmansyah Putra dan Muslim MS, dilaporkan tidak menampakkan diri di lokasi kongres hingga proses pemungutan suara selesai.
Acara ini dibuka resmi oleh Kadispora Aceh, T Banta Nuzullah, yang hadir mewakili Wakil Gubernur Aceh.
Dengan sikap PSSI Pusat yang menyatakan hasil kongres ini ilegal, kepengurusan Nazir Adam dipastikan akan menghadapi jalan buntu dalam hal administrasi dan legalitas ke depan.
Jika Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengambil tindakan tegas atas pembangkangan ini, PSSI Aceh terancam dibekukan, atau PSSI Pusat akan tetap menunjuk Plt Ketua untuk menggelar kongres ulang yang sah.
Dampak buruknya, pembekuan ini bisa berimbas pada keikutsertaan klub-klub asal Aceh di kompetisi resmi liga nasional.
