BANDA ACEH, Infoaceh.net – Petani nilam Aceh kini memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi gejolak harga pasar setelah Kementerian Perdagangan RI resmi menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG).
Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata niaga nilam, meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui pemanfaatan resi gudang sebagai agunan perbankan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut dan langsung menginstruksikan Tim Ekonomi Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi nilam serta menyiapkan ekosistem Sistem Resi Gudang di daerah.
“Payung hukumnya sudah ada, sekarang tinggal dilaksanakan saja. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petani nilam,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Sabtu (7/11/2026).
Penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan klasik yang selama ini dihadapi petani dan penyuling, terutama ketika harga minyak nilam mengalami penurunan tajam.
Melalui sistem tersebut, petani dan pelaku usaha tidak harus langsung menjual hasil produksi ketika harga sedang rendah. Minyak nilam yang memenuhi persyaratan dapat disimpan di gudang SRG, sementara pemiliknya memperoleh resi gudang yang dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan perbankan.
Dengan demikian, petani memiliki kesempatan mengatur waktu penjualan berdasarkan kondisi pasar yang lebih menguntungkan.
Dasar hukum penetapan minyak nilam sebagai komoditas Sistem Resi Gudang tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2055 Tahun 2026 tentang Perubahan Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang.
Keputusan tersebut ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta pada 26 Oktober 2026 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan terbitnya keputusan tersebut, minyak nilam atau patchouli oil resmi tercatat sebagai komoditas urutan ke-31 dalam Sistem Resi Gudang nasional.
Gubernur Mualem mengapresiasi Menteri Perdagangan Budi Santoso atas terbitnya regulasi tersebut.
Menurut Pemerintah Aceh, keputusan itu merupakan terobosan penting untuk memperkuat langkah daerah dalam membangun ekosistem SRG, terutama sebagai instrumen untuk membantu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam.
Mualem juga menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi Pemerintah Aceh yang telah mengawal proses pengusulan minyak nilam hingga memperoleh pengakuan sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam SRG nasional.
Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut membuka peluang bagi pengembangan tata niaga nilam yang lebih terstruktur, sekaligus memperkuat hubungan antara petani, penyuling, pengelola gudang, perbankan dan pelaku industri.
Usulan memasukkan minyak nilam ke dalam Sistem Resi Gudang berawal dari rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026.
Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, pihak perbankan, serta PT Razma Agro Jaya sebagai pelaku usaha sekaligus pemrakarsa pengusulan minyak nilam menjadi salah satu komoditas SRG di Aceh.
Dalam pertemuan itu, para pihak membahas langkah strategis untuk memperkuat tata niaga minyak nilam, meningkatkan akses pasar, serta mendorong pengembangan industri pengolahan.
Salah satu agenda penting yang dibahas adalah bagaimana memberikan instrumen kepada petani dan pelaku usaha agar tidak selalu berada dalam posisi terdesak ketika harga pasar mengalami penurunan.
Melalui sistem resi gudang, minyak nilam diharapkan dapat dikelola sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih baik, dengan dukungan fasilitas penyimpanan dan pembiayaan.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses di tingkat pemerintah pusat hingga akhirnya minyak nilam ditetapkan sebagai komoditas SRG melalui Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026.
Terbitnya keputusan tersebut menjadi hasil sinergi Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam, sektor perbankan, dan Kementerian Perdagangan.
Petani Bisa Menunda Penjualan Saat Harga Anjlok
Selama ini, fluktuasi harga menjadi salah satu persoalan utama dalam tata niaga nilam di Aceh.
Ketika harga minyak nilam turun, petani dan penyuling sering menghadapi tekanan karena membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membayar biaya produksi, serta menjalankan kegiatan usaha.
Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha sulit menahan hasil produksi hingga harga kembali membaik.
Dalam situasi seperti itu, petani berpotensi menjual minyak nilam dengan harga yang kurang menguntungkan karena keterbatasan modal dan kebutuhan likuiditas.
Masuknya minyak nilam ke dalam SRG memberikan alternatif untuk menghadapi persoalan tersebut.
Minyak nilam yang memenuhi persyaratan dapat disimpan di gudang SRG dengan pengelolaan mutu sesuai ketentuan.
Pemilik barang kemudian memperoleh resi gudang sebagai bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan.
Resi tersebut dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan pengelola SRG.
Dengan dukungan pembiayaan itu, petani dan pelaku usaha diharapkan memiliki modal kerja untuk melanjutkan kegiatan produksi tanpa harus segera menjual minyak nilam ketika harga sedang rendah.
Barang yang disimpan dapat dilepas ke pasar ketika kondisi harga dinilai lebih baik.
Skema ini memberikan fleksibilitas bagi petani dalam mengatur waktu penjualan dan membantu memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai perdagangan.
Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut tetap bergantung pada kesiapan gudang, pemenuhan standar mutu, mekanisme pembiayaan, serta kemampuan petani dan pelaku usaha memenuhi persyaratan SRG.
Dengan masuknya minyak nilam, komoditas tersebut kini tercatat sebagai barang urutan ke-31 yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang nasional.
Minyak nilam bersanding dengan sejumlah komoditas unggulan Aceh yang telah lebih dahulu masuk dalam daftar SRG, antara lain kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, dan ikan kayu.
Penetapan tersebut memperkuat peluang pengembangan nilam sebagai salah satu komoditas perkebunan strategis Aceh.
Minyak nilam memiliki nilai ekonomi karena digunakan sebagai bahan baku industri parfum, kosmetik, dan berbagai produk aromatik.
Potensi pasar tersebut membuka peluang bagi Aceh untuk meningkatkan pengolahan minyak nilam dan memperluas perdagangan, termasuk ke pasar ekspor.
Namun, peningkatan nilai ekonomi nilam tidak hanya bergantung pada jumlah produksi.
Kualitas minyak, konsistensi standar, efisiensi tata niaga, akses pembiayaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing.
Melalui SRG, Pemerintah Aceh berharap rantai perdagangan nilam dapat berkembang lebih baik, mulai dari petani, penyuling, pengelola gudang, lembaga pembiayaan, hingga pembeli di pasar domestik dan internasional.
Empat Tujuan Utama SRG Minyak Nilam
Pemerintah Aceh menjelaskan, aturan pelaksanaan yang merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 memiliki empat tujuan utama.
Pertama, mendukung produktivitas. Fasilitas penyimpanan dan akses pembiayaan diharapkan membantu petani serta pelaku usaha menjaga keberlanjutan produksi dan memenuhi kebutuhan modal kerja.
Kedua, menjaga kualitas minyak nilam. Penyimpanan melalui gudang SRG harus didukung pengelolaan dan pengawasan mutu agar minyak nilam tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ketiga, menstabilkan harga jual. SRG diharapkan memberikan pilihan bagi petani dan pelaku usaha untuk tidak menjual hasil produksi secara terburu-buru ketika harga mengalami penurunan.
Keempat, meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam. Penguatan tata niaga, akses pembiayaan, dan pengembangan industri pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing minyak nilam Aceh.
Keempat tujuan tersebut saling berkaitan.
Produktivitas perlu didukung kualitas yang terjaga. Kualitas yang baik harus diikuti tata niaga yang efisien, sedangkan stabilitas harga dan akses pembiayaan diperlukan agar pelaku usaha mampu mengembangkan produksi dan memperluas pasar.
Untuk memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada penerbitan regulasi, Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait segera menyiapkan sarana dan kelembagaan pendukung.
Dinas terkait diminta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi sentra produksi nilam.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh unsur pelaksanaan SRG berjalan sesuai ketentuan.
Persiapan mencakup ketersediaan gudang, pengelolaan penyimpanan, standardisasi mutu, kelembagaan petani, serta mekanisme pembiayaan melalui perbankan.
Pemerintah kabupaten dan kota sentra nilam juga diharapkan berperan dalam memberikan dukungan kepada petani agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Gubernur menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Aceh ingin memastikan petani tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas komoditas yang disimpan, tetapi juga memiliki akses terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi.
Aceh Jaya Disiapkan Jadi Lokasi Operasional Perdana
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan operasional Sistem Resi Gudang minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026.
Peluncuran tersebut diharapkan menjadi titik awal pengembangan sistem penyimpanan dan pembiayaan minyak nilam yang lebih terintegrasi.
Operasional SRG minyak nilam akan didukung kesiapan gudang, penerapan standardisasi mutu, penguatan kelembagaan petani, serta akses pembiayaan perbankan.
Kesiapan berbagai unsur tersebut menjadi penting karena SRG tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan barang, tetapi juga mencakup pengelolaan komoditas, penerbitan resi, dan mekanisme pembiayaan.
Pemerintah Aceh berharap penerapan di Aceh Jaya dapat menjadi model awal untuk pengembangan SRG minyak nilam di kabupaten lain yang memiliki potensi produksi.
Dengan demikian, manfaat kebijakan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak petani dan pelaku industri nilam di Aceh.
Penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh mempercepat hilirisasi sektor perkebunan.
Hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengembangan industri pengolahan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.
Dalam konteks nilam, penguatan industri penyulingan dan pengolahan menjadi penting agar Aceh tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Pengembangan produk turunan, peningkatan standar mutu, dan penguatan jaringan perdagangan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah Aceh juga berharap keterlibatan pelaku usaha dan perbankan dapat memperkuat ekosistem industri nilam.
Melalui kolaborasi tersebut, petani diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih baik, sementara pelaku usaha memiliki kesempatan mengembangkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan perdagangan.
Meski regulasi telah diterbitkan, keberhasilan Sistem Resi Gudang minyak nilam tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan.
Ketersediaan gudang yang memenuhi persyaratan, kepastian standar mutu, biaya penyimpanan yang terjangkau, serta akses pembiayaan menjadi faktor penting agar petani dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
Selain itu, petani perlu memperoleh informasi dan pendampingan mengenai prosedur penyimpanan, penerbitan resi gudang, serta mekanisme pengajuan pembiayaan.
Keterlibatan pemerintah daerah, pengelola gudang, perbankan, dan pelaku usaha diperlukan untuk memastikan sistem berjalan secara efektif.
Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas SRG dapat diakses oleh petani kecil dan tidak hanya dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan kapasitas modal besar.
Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, SRG diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata niaga nilam dan memperkuat posisi petani dalam rantai perdagangan.
Gubernur Mualem menegaskan, penetapan minyak nilam sebagai komoditas SRG merupakan hasil nyata sinergi antara Pemerintah Aceh, pelaku usaha nilam dan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat tata niaga serta mempercepat hilirisasi.
Pemerintah Aceh berharap implementasi SRG minyak nilam di Aceh Jaya menjadi langkah awal untuk menciptakan stabilitas harga, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat industri hilir, serta mendorong kesejahteraan petani.
Dengan terbitnya Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026, peluang pengembangan nilam Aceh semakin terbuka.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana sehingga kebijakan tersebut tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfaat bagi petani dan industri nilam Aceh.
