BANDA ACEH, Infoaceh.net – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak Pemerintah Aceh mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi dan penyelesaian hukum atas bentrokan antara warga dan aparat TNI di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi 4 November 2026.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan dengan pemangku kebijakan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka, termasuk langkah mendorong investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak-hak korban.
Komnas HAM menilai penanganan peristiwa tersebut tidak cukup hanya dengan memantau perkembangan situasi. Pemerintah Aceh diharapkan memiliki posisi yang jelas dan mengambil langkah konkret untuk memastikan proses hukum berjalan serta hak-hak masyarakat yang menjadi korban terpenuhi.
Anis Hidayah mengatakan, peristiwa di Pulo Keunari tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal yang berdiri sendiri.
Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu dipahami secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan hingga terjadinya bentrokan pada 4 November lalu.
Karena itu, penyelesaian kasus tersebut harus dilakukan secara serius dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang terdampak.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Komnas HAM Soroti Kepastian Hukum Bendera Bulan Bintang
Dalam pertemuan tersebut, Anis menekankan dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Pertama, kepastian hukum terkait bendera Aceh Bulan Bintang. Kedua, investigasi terhadap peristiwa bentrokan yang terjadi di Pulo Keunari.
Menurut Anis, persoalan bendera Aceh merupakan bagian dari latar belakang yang perlu mendapat perhatian dalam memahami peristiwa tersebut.
Namun, penyelesaian persoalan hukum terkait bendera dan pengungkapan fakta atas bentrokan harus tetap dilakukan melalui mekanisme yang jelas.
Komnas HAM juga menilai pentingnya memastikan setiap tindakan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Investigasi diperlukan untuk mengungkap secara objektif kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban.
Selain mendorong investigasi, Anis mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan para korban.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh harus memiliki posisi yang jelas dalam mendorong penyelesaian persoalan tersebut, mengingat bentrokan telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Menurutnya, keluarga korban saat ini menunggu penyelesaian melalui jalur hukum.
Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan kasus, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memastikan proses investigasi berjalan.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menilai, kejelasan sikap pemerintah menjadi penting agar masyarakat, terutama keluarga korban, mendapatkan kepastian mengenai langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan.
Pemerintah Aceh juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses penyelesaian tidak berhenti pada pertemuan dan penyampaian aspirasi.
Pemenuhan Hak Korban Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah
Anis Hidayah menegaskan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dalam konteks peristiwa Pulo Keunari, tanggung jawab tersebut mencakup upaya memastikan hak korban untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan.
Komnas HAM berharap Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait agar penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh.
Pemulihan korban juga menjadi bagian penting dari penyelesaian peristiwa tersebut, terutama bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarga maupun warga yang mengalami luka-luka.
Komnas HAM menilai, langkah penanganan harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa peristiwa tersebut tidak diabaikan dan proses penyelesaian dilakukan secara objektif.
Menanggapi berbagai saran dan masukan Komnas HAM, Pj Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyampaikan Pemerintah Aceh akan menjadikan hasil pertemuan tersebut sebagai bahan perhatian dalam penanganan peristiwa Pulo Keunari.
Taufik mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Pertemuan di Kantor Gubernur Aceh tersebut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Aceh.
Dari pihak Pemerintah Aceh hadir Pj Sekda Aceh Taufik, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh Munawar A Jalil serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi dan Sri Mauliani.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penanganan peristiwa Pulo Keunari, terutama terkait investigasi, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak korban.
Komnas HAM berharap Pemerintah Aceh mengambil langkah konkret untuk memastikan proses penyelesaian berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.
Peristiwa yang terjadi 4 November 2026 itu kini menjadi perhatian dalam upaya pengungkapan fakta dan penanganan hukum, termasuk memastikan hak korban serta keluarga mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang semestinya.
