Banda Aceh, Infoaceh.net – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,366 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Dalam pembahasan anggaran tersebut, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta agar pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan, drainase, fasilitas publik, dan penataan lingkungan perkotaan, menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Irwansyah menegaskan, DPRK akan segera membahas rancangan anggaran tersebut bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan program pembangunan tahun depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“R-APBK tahun 2027 ini akan segera kita bahas antara DPRK dengan OPD terkait. Saya meminta infrastruktur dasar seperti jalan, drainase dan fasilitas publik lainnya mendapat perhatian dalam anggaran nanti,” ujar Irwansyah.
Penyerahan R-APBK 2027 berlangsung dalam sidang paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh. Rancangan anggaran diserahkan langsung oleh Illiza kepada Irwansyah, didampingi Wakil Ketua DPRK Daniel A Wahab dan Musriadi Aswad.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRK dan OPD terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK Banda Aceh Tahun 2027.
Irwansyah mengatakan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan penting masyarakat Banda Aceh.
Menurutnya, pemerintah kota perlu melanjutkan perbaikan jalan, baik di kawasan perkotaan maupun lingkungan permukiman, serta memperhatikan pembangunan dan pemeliharaan drainase untuk mengurangi persoalan genangan air.
Selain itu, fasilitas publik seperti jalur pejalan kaki, ruang terbuka, pengelolaan sampah, dan penataan lingkungan juga harus mendapatkan perhatian dalam perencanaan anggaran.
“Kita harus melanjutkan perbaikan jalan-jalan di kota, hingga pemukiman, lalu pemeliharaan dan pembangunan drainase, termasuk fasilitas jalur penjalan kaki dan pengelolaan sampah,” katanya.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilakukan melalui proyek fisik, tetapi harus disertai pemeliharaan berkelanjutan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, lanjutnya, membutuhkan pembenahan infrastruktur secara konsisten untuk meningkatkan kenyamanan, kualitas pelayanan publik, dan daya saing kota.
Selain infrastruktur, DPRK Banda Aceh juga meminta agar anggaran 2027 memperhatikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Irwansyah menyebutkan, salah satu program yang perlu mendapat perhatian adalah Banda Aceh Academy yang direncanakan diluncurkan tahun depan.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan keterampilan atau skill masyarakat sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja.
Menurutnya, peningkatan kompetensi masyarakat harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi perkotaan.
DPRK juga akan mengawal program beasiswa yang menjadi bagian dari janji politik kepala daerah.
Irwansyah berharap, bantuan pendidikan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat kurang mampu, sehingga tidak hanya menjadi program administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
“Penyediaan lapangan kerja juga harus menjadi perhatian. Salah satunya dengan mengasah skill melalui Banda Aceh Academy yang akan diluncurkan tahun depan. Termasuk penyaluran beasiswa, yang merupakan janji politik, sehingga bantuan pendidikan itu menyentuh warga kurang mampu,” ujarnya.
Irwansyah menegaskan, DPRK Banda Aceh akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara ketat terhadap APBK 2027.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah serta dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Ia mengatakan, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap pembahasan dan penetapan anggaran, tetapi juga terhadap pelaksanaan program agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pengalaman penganggaran dan pengawasan pada tahun 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan APBK tahun berikutnya.
“Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk anggaran tahun 2026, ini akan kita ulang lagi, kita lakukan lagi, agar semuanya memberi dampak kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” tambahnya.
DPRK, katanya, akan memastikan program yang disepakati tidak sekadar tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Irwansyah mengapresiasi sejumlah pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Ia menilai, berbagai upaya peningkatan kualitas ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota merupakan bagian dari pembangunan yang perlu dilanjutkan.
“Kita juga patut mengapresiasi berbagai upaya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan, normalisasi drainase, penataan ruang terbuka hijau, dan pembenahan taman kota,” katanya.
Namun, ia mengingatkan sejumlah persoalan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius.
Persoalan drainase, genangan air, kondisi jalan, dan penataan lingkungan perkotaan, menurutnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu tahun anggaran.
Karena itu, diperlukan perencanaan yang berkesinambungan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar pembangunan tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau proyek yang tidak memberikan manfaat optimal.
Irwansyah mengatakan, komitmen peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar telah menjadi bagian dari arah kerja DPRK sejak awal mengemban amanah kepemimpinan dua tahun lalu.
Komitmen tersebut dijalankan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota.
“Pada intinya, persoalan infrastruktur dasar, drainase, genangan, dan penataan lingkungan perkotaan masih membutuhkan perhatian serius dan penanganan berkelanjutan. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi harus terus dibenahi agar semakin bersih, tertata, nyaman, dan berdaya saing,” ujar politisi yang telah tiga periode menjadi wakil rakyat tersebut.
Berdasarkan rancangan yang diajukan Pemerintah Kota Banda Aceh, total anggaran R-APBK 2027 mencapai Rp1,366 triliun.
Rancangan tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp1,172 triliun, belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp92 miliar.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran pemerintah kota.
Sementara itu, belanja modal yang direncanakan sebesar Rp100 miliar akan menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan aset daerah.
Adapun belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp1 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai Rp92 miliar.
Dalam proses pembahasan, DPRK diharapkan dapat mencermati komposisi belanja tersebut agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat mendapatkan alokasi yang memadai.
PAD Ditargetkan Rp450 Miliar
Untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp450 miliar pada 2027.
Kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp217 miliar.
Selain itu, pemerintah kota menetapkan target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar.
Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp12 miliar.
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mencapai Rp192 miliar.
Pemerintah kota juga berupaya memperkuat kemampuan fiskal melalui optimalisasi administrasi perpajakan dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan.
Wali Kota Illiza menilai, penguatan pendapatan daerah perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat.
Dalam rancangan anggaran tersebut, pemerintah kota juga menyatakan komitmen mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah.
Illiza berharap, pembahasan bersama DPRK dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Ia juga meminta sinergi antara pemerintah kota dan DPRK terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027.
Dengan demikian, program pembangunan dan pelayanan publik yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi warga Banda Aceh.
Penyerahan R-APBK 2027 menjadi tahap awal penyusunan kebijakan anggaran pembangunan Banda Aceh untuk tahun mendatang.
Dalam pembahasan tersebut, DPRK memiliki peran penting memastikan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Perhatian terhadap infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi sejumlah isu yang disoroti dalam pembahasan awal.
DPRK juga akan mengawal agar program yang disepakati dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari sasaran pembangunan.
Irwansyah menegaskan, pengawasan terhadap APBK harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
