JAKARTA, Infoaceh.net – Presiden RI Prabowo Subianto menerima secara langsung surat pernyataan berhenti dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut berisi pernyataan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029. Penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Gibran sekitar pukul 10.15 WIB.
Peristiwa tersebut menjadi perkembangan politik dan ketatanegaraan besar di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan akibat pengunduran diri pejabat yang mendudukinya.
Dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Kamis sore, Prabowo membenarkan telah menerima surat tersebut. Presiden menyatakan menerima keputusan Gibran dengan berat hati serta menghormati dan mendukung langkah yang diambil mantan pendampingnya itu.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya, yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan keputusan tersebut merupakan pilihan Gibran yang harus dihormati.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyebut Gibran telah menunjukkan sikap ksatria, penuh tanggung jawab, dan kenegarawanan melalui keputusan tersebut.
Setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Gibran melanjutkan agenda ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Berdasarkan keterangan Ahmad Muzani kepada wartawan, pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani mengatakan Gibran tidak banyak berbicara dalam pertemuan tersebut. Kedatangannya bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta MPR segera memproses tindak lanjutnya.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya ketika bertemu pimpinan MPR.
Prabowo Apresiasi Pengabdian Gibran
Dalam pernyataan resminya, Prabowo turut menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Menurut Prabowo, Gibran telah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dengan baik, terutama dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah di berbagai daerah.
Presiden menyebut Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota selama dua tahun pemerintahan. Gibran juga disebut melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.
Prabowo menilai kegiatan tersebut menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen Gibran dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden.
“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan Gibran telah berkonsultasi dengannya dalam beberapa hari terakhir sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.
Prabowo berharap Gibran dan keluarganya tetap diberikan kekuatan serta meyakini masih banyak kesempatan bagi Gibran untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
MPR selanjutnya akan menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan tersebut.
Dalam keterangannya, Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden yang baru.
Pimpinan MPR juga telah menyepakati pelaksanaan rapat gabungan pada Jum’at (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan membahas sejumlah agenda penting, antara lain penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden, pembentukan tim verifikasi persyaratan calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan MPR.
Menurut Yusril, surat pernyataan berhenti yang ditandatangani Gibran merupakan pernyataan kehendak pribadi untuk mengundurkan diri.
Karena itu, MPR tidak perlu menggelar pemungutan suara untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut. Tugas MPR adalah menindaklanjuti kekosongan jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Mekanisme penggantian Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Prabowo nantinya memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama melalui mekanisme pemilihan dalam sidang.
Penjelasan Yusril tersebut juga menegaskan bahwa pengunduran diri dan pengisian jabatan merupakan dua proses ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan konstitusi.
Pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan besar dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dilantik pada 20 Oktober 2024.
Perubahan tersebut sekaligus membuka proses politik baru di tingkat nasional, khususnya terkait penentuan sosok yang akan mendampingi Prabowo hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Publik kini menunggu dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR serta bagaimana proses pemilihan Wakil Presiden pengganti akan berlangsung.
Prabowo dalam pernyataan penutupnya mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat serta menjaga suasana politik tetap sejuk dan damai.
Perkembangan ini menjadi perhatian nasional karena menyangkut keberlanjutan kepemimpinan negara dan pelaksanaan mekanisme konstitusional dalam sistem pemerintahan Indonesia.
