JAKARTA, Infoaceh.net – Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, Nazaruddin Dek Gam, mendesak Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto agar tidak ragu menerapkan pasal makar terhadap empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka yang dimaksud dalam kasus ini merujuk pada mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya.
Desakan keras itu disampaikan Dek Gam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama jajaran Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh tersebut, tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan ancaman serius bagi kedaulatan sehingga tidak tepat jika hanya dijerat dengan undang-undang penyadapan biasa.
Untuk menegaskan urgensi penerapan pasal makar, Dek Gam menarik perbandingan dengan situasi kelam saat masa konflik bersenjata di Aceh.
Ia mengisahkan betapa mudahnya masyarakat sipil Aceh pada masa itu dituduh melakukan tindakan makar hanya karena obrolan ringan yang mengkritik pemerintah.
“Dulu waktu konflik di Aceh, Pak Kapolri, orang duduk di warung kopi cerita sedikit saja soal kejelekan negara, itu sudah langsung dianggap makar. Sekarang ini presiden yang disadap, masa tidak dimakarkan?” ujar Dek Gam dengan nada tegas di hadapan Kapolri dan jajaran pejabat utama Mabes Polri.
Ia menilai, jika obrolan biasa di warung kopi pada masa lalu saja bisa berujung tuduhan makar, maka penyadapan sistematis terhadap pucuk pimpinan negara jauh lebih memenuhi unsur kejahatan terhadap keamanan negara.
Selain menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini juga mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi pernah menjadi korban penyadapan ilegal oleh kelompok Listyo Sigit dkk.
Ia pun meminta kepolisian untuk bersikap transparan dan mengusut tuntas kemungkinan adanya keterlibatan oknum anggota parlemen dalam jaringan tersebut.
“Kalau memang ada anggota DPR yang terlibat dalam pusaran penyadapan ini, buka saja ke publik, Pak Kapolri. Biar kita proses secara etik di MKD dan hukumnya berjalan,” tambahnya.
Menanggapi desakan dari Komisi III DPR tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa pihak kepolisian sebenarnya telah menerbitkan laporan polisi (LP) model A terpisah terkait dugaan permufakatan jahat makar.
Kendati demikian, Suyudi menegaskan bahwa penyidik Bareskrim Polri masih terus bekerja mengumpulkan alat bukti untuk memastikan terpenuhinya unsur niat menggulingkan pemerintahan yang sah sebelum menetapkan pasal tersebut secara resmi.
