Banda Aceh, Infoaceh.net – Kasus dugaan jarimah liwath (hubungan sesama jenis) yang menyeret mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD hingga saat ini belum ada kepastian hukum.
Di tengah proses hukum yang belum tuntas, FD telah dikeluarkan dari sel tahanan sejak 31 Oktober 2026 karena masa penahanan berakhir. Namun, pada saat bersamaan, Pemerintah Kota Banda Aceh justru menjatuhkan sanksi administratif paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara FD berjalan melalui dua jalur berbeda, yakni proses hukum berdasarkan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan pemeriksaan disiplin kepegawaian sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, dalam konferensi pers di Balai Kota Jum’at (13/11/2026), menjelaskan bahwa FD dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahanan berakhir pada 31 Oktober 2026.
Meski tidak lagi mendekam di tahanan, status FD dalam perkara dugaan jarimah liwath tersebut masih sebagai tersangka.
Rizal menjelaskan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah dan bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dinilai belum terpenuhi.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya ketentuan hukum materiil dan formil, termasuk pengaturan konkret mengenai perilaku yang menjadi objek perkara.
“Intinya kita harus melengkapi sesuai dengan hukum materiel dan formil yang ditentukan di dalam qanun. Ketika itu sudah mampu kita penuhi, maka dipastikan kasus apa pun dan siapa pun dia, tidak akan ada yang terlepas dari jeratan tersebut. Namun, bila kita tidak bisa menghadirkan bukti formil, maka kemungkinan kasus ini tidak bisa lanjut,” kata Rizal.
Berkas Perkara Dua Kali Dikembalikan Jaksa
Rizal mengungkapkan, penyidik Satpol PP dan WH sebelumnya telah menyerahkan sejumlah alat bukti kepada penuntut umum untuk kepentingan penelitian perkara.
Dua alat bukti yang disebutkan antara lain berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap FD dan pasangan sesama jenisnya, AM serta keterangan ahli.
Namun, setelah dilakukan penelitian, jaksa mengembalikan berkas perkara sebanyak dua kali karena masih terdapat kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.
Hingga Jum’at (13/11/2026), penyidik masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak kejaksaan untuk melengkapi berkas tersebut.
Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Darma Mustika SH menjelaskan bahwa jaksa harus memastikan kesesuaian antara kronologi kejadian, keterangan para pihak, alat bukti dan unsur pasal yang disangkakan.
Dalam perkembangan penyidikan, konstruksi perkara yang awalnya mencantumkan dugaan pelecehan seksual dan liwath kemudian diarahkan pada sangkaan jarimah liwath terhadap kedua tersangka.
Perkara tersebut menggunakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Dengan demikian, pemenuhan unsur pasal dan kecukupan alat bukti menjadi persoalan penting sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan.
Dikeluarkan dari Tahanan Bukan Berarti Bebas dari Perkara
Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Banda Aceh, Roslina, sebelumnya juga membenarkan FD bersama seorang mahasiswa berinisial AM telah dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026.
Roslina menegaskan, pengeluaran kedua tersangka dilakukan karena batas waktu penahanan berdasarkan ketentuan hukum acara jinayat telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Menurutnya, mekanisme penahanan dalam perkara jinayat memiliki tahapan dan batas waktu tertentu. Apabila masa penahanan telah habis dan perkara belum memasuki tahap persidangan, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Namun, pengeluaran tersebut tidak berarti perkara dihentikan ataupun kedua tersangka dinyatakan tidak bersalah.
Pihak kejaksaan masih memiliki kewenangan melanjutkan proses sesuai ketentuan hukum apabila persyaratan dan kelengkapan berkas perkara telah terpenuhi.
Penjelasan tersebut juga disampaikan Roslina kepada sejumlah media pada 12 November 2026.
Pemko Banda Aceh Pecat FD Tidak dengan Hormat
Berbeda dengan perkembangan perkara jinayat, Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil keputusan tegas melalui jalur administrasi kepegawaian.
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menjelaskan FD telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS setelah tim pemeriksa yang dibentuk pemerintah kota menyelesaikan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Tim pemeriksa dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang diperoleh, FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Untuk memperkuat hasil pemeriksaan, Pemko Banda Aceh kemudian menyampaikan laporan dan meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada 4 Oktober 2026, BKN mengeluarkan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap FD sebagai PNS.
Keputusan tersebut menegaskan bahwa penegakan disiplin dan kode etik ASN berlaku bagi seluruh aparatur tanpa terkecuali, termasuk pejabat yang pernah menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.
Dengan keputusan itu, FD tidak lagi berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kasus ini bermula peristiwa pada 12 Agustus 2026 ketika petugas Satpol PP dan WH Banda Aceh mengamankan FD bersama seorang mahasiswa berinisial AM (22) di ruang kerja Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh.
Penindakan dilakukan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor pemerintahan tersebut di luar jam kerja.
Setelah melakukan pemeriksaan awal, penyidik menetapkan FD (58) dan AM sebagai tersangka pada 18 Agustus 2026. Keduanya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Perkara tersebut selanjutnya ditangani melalui mekanisme hukum jinayat dengan sangkaan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.
Dalam perjalanannya, berkas perkara mengalami pengembalian dari jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi, terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur pasal dan kecukupan alat bukti.
Hingga 13 November 2026, perkara tersebut belum memasuki persidangan dan FD masih berstatus tersangka meskipun telah dikeluarkan dari tahanan.
Menunggu Kepastian Hukum
Perkembangan kasus mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh ini menjadi perhatian publik karena memperlihatkan adanya perbedaan hasil antara proses pemeriksaan disiplin ASN dan penanganan perkara pidana jinayat.
Di satu sisi, Pemko Banda Aceh telah menyelesaikan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain, proses hukum jinayat masih menghadapi persoalan pemenuhan unsur pidana serta kelengkapan alat bukti.
Pemerintah Kota Banda Aceh juga memandang perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat agar terdapat kejelasan norma dan kepastian hukum dalam penanganan perkara serupa.
Pembahasan bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang lebih jelas dan memadai sehingga penegakan Syariat Islam berjalan sesuai prinsip kepastian hukum.
Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung, menjunjung asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Sebab, dikeluarkannya seseorang dari tahanan karena berakhirnya masa penahanan tidak sama dengan putusan bebas dari pengadilan. Demikian pula, pemberhentian sebagai PNS merupakan keputusan administratif yang memiliki mekanisme dan dasar hukum tersendiri.
Publik kini menunggu kejelasan kelanjutan penanganan perkara tersebut, termasuk apakah penyidik mampu memenuhi petunjuk jaksa sehingga kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
