Ekonomi

Perintah Mualem dari Luar Aceh: Realisasi APBA 2026 Harus di Atas 95 Persen

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memerintahkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 dengan target penyerapan keuangan di atas 95 persen hingga akhir tahun.

Instruksi tersebut disampaikan Mualem saat membuka kegiatan Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh Periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting dari luar Aceh, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para kepala SKPA dan jajaran pejabat pengelola anggaran dari Gedung Pusat Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Kompleks Kantor Gubernur Aceh.

Jalannya kegiatan dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik ST MSi, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, dr Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam arahannya, Mualem menegaskan seluruh SKPA harus bekerja serius dan memastikan 11 aksi konkret yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai target waktu.

Sebelas aksi tersebut mencakup tiga agenda besar, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan pelaksanaan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Realisasi APBA 2026 Ditargetkan di Atas 95 Persen

Pada agenda penuntasan APBA 2026, terdapat tiga prioritas yang harus segera diselesaikan oleh seluruh SKPA.

Pertama, realisasi keuangan APBA 2026 harus mencapai lebih dari 95 persen, sekaligus memastikan penyelesaian pekerjaan fisik kegiatan.

Kedua, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Ketiga, menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Dan memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Mualem dalam arahannya.

Baca Juga:  Mualem Jumpai Presiden Prabowo, Bahas Dana Otsus dan Sejumlah Isu Terkini Aceh

Target realisasi di atas 95 persen tersebut menjadi pekerjaan besar bagi seluruh perangkat daerah, terutama dalam memastikan program yang telah dianggarkan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Mualem juga mengingatkan pentingnya penyelesaian pekerjaan fisik agar penyerapan anggaran tidak hanya sebatas pencatatan administrasi, tetapi benar-benar diikuti dengan penyelesaian kegiatan di lapangan.

APBA 2027 Harus Bergerak Sejak Awal Januari

Selain menuntaskan anggaran tahun berjalan, Mualem memberikan perhatian serius terhadap persiapan pelaksanaan APBA 2027.

Terdapat enam langkah percepatan yang harus dipenuhi seluruh SKPA agar pelaksanaan anggaran tahun depan tidak kembali mengalami keterlambatan.

Langkah pertama adalah memastikan kelengkapan seluruh dokumen dan kegiatan. Kedua, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026.

Ketiga, penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus diselesaikan sebelum 31 Desember 2026.

Keempat, penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran ditargetkan selesai sebelum 4 Januari 2027.

Kelima, kegiatan perdana harus sudah dilaksanakan pada awal Januari atau sebelum 7 Januari 2027. Keenam, penandatanganan kontrak perdana ditargetkan sebelum 20 Januari 2027.

“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” sebut Mualem.

Dengan penetapan tenggat waktu tersebut, Pemerintah Aceh berupaya memastikan program pembangunan tahun 2027 dapat dimulai sejak awal tahun, tanpa harus menunggu proses administrasi yang berlarut-larut.

Sementara itu, dua aksi konkret lainnya difokuskan pada penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPA.

Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan terpenuhinya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

Baca Juga:  Mualem Angkat Mantan Sekda Aceh Taqwallah Jadi Staf Khusus, Ditugaskan Kawal Realisasi APBA

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” tegasnya.

Arahan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan realisasi program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Karena itu, setiap kepala SKPA diminta bertanggung jawab mengawal program sesuai kewenangan dan target yang telah ditetapkan.

SKPA Diminta Menyusun Komitmen dan Rencana Aksi

Usai pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA.

Kegiatan tersebut diikuti para pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung masing-masing SKPA untuk membahas dan memfinalisasi komitmen pelaksanaan 11 aksi konkret.

Melalui konsolidasi tersebut, Pemerintah Aceh menginginkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan target pemerintahan.

Setiap SKPA didorong segera menindaklanjuti arahan Gubernur melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Target realisasi APBA 2026 di atas 95 persen sekaligus percepatan pelaksanaan APBA 2027 menjadi ujian bagi kinerja seluruh perangkat daerah.

Masyarakat tentu berharap instruksi tersebut tidak berhenti pada rapat, konsolidasi, dan penandatanganan komitmen semata, tetapi benar-benar diwujudkan melalui percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, 11 aksi konkret yang diperintahkan Mualem diharapkan menjadi pedoman kerja seluruh SKPA dalam menuntaskan agenda pemerintahan pada akhir 2026 dan memastikan kesinambungan pembangunan Aceh memasuki tahun 2027.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait