Aceh

Pemerintah Aceh Bantah Tuduhan Mantan Intelijen TNI terhadap Mualem: Jangan Jadikan Aceh Arena Propaganda

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Aceh akhirnya angkat bicara menanggapi sederet tudingan mantan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Dana Otonomi Khusus (Otsus), hingga pengelolaan sumber daya alam Aceh.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, pemerintah daerah membantah keras pernyataan Sri Radjasa yang disampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn.

Nurlis menilai sejumlah pernyataan tersebut tidak disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia bahkan menyebut narasi yang dibangun lebih menyerupai kumpulan asumsi lama dan desas-desus ketimbang analisis terhadap kondisi Aceh saat ini.

Namun, polemik ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar adu pernyataan antara seorang mantan perwira intelijen dan juru bicara pemerintah.

Di tengah besarnya anggaran daerah, kekayaan migas, Dana Otsus, serta harapan masyarakat terhadap perubahan ekonomi, publik Aceh berhak mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat dari proyek pemerintah, dan sejauh mana pengawasan terhadap lembaga-lembaga strategis daerah berlangsung.

“​​Narasi semacam itu sengaja menjual isu ketidakstabilan keamanan. Ini merugikan iklim investasi sekaligus melukai marwah masyarakat Aceh,” tegas Nurlis di Banda Aceh, Senin (16/11/2026).

Ia menyayangkan Sri Radjasa yang mengklaim memahami Aceh karena pernah bertugas di daerah tersebut, tetapi menurutnya justru menyampaikan tudingan tanpa verifikasi memadai.

“Mengaitkan perjuangan ekonomi daerah dengan isu kroni hingga disintegrasi adalah tuduhan liar dan tidak bertanggung jawab. Itu merendahkan rakyat serta institusi di Aceh,” ujarnya.

Blok Andaman: Pertarungan Kepentingan Ekonomi atau Sekadar Adu Klaim?

Salah satu persoalan paling penting yang disorot dalam diskusi tersebut adalah perjuangan Pemerintah Aceh agar gas Blok Andaman dapat diolah di daratan Aceh, khususnya melalui fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Dalam tayangan pada menit ke-23 hingga ke-28, Sri Radjasa disebut mempertanyakan kelayakan pengolahan gas secara onshore. Ia juga menyinggung kondisi fasilitas KEK Arun yang disebut mengalami kebocoran serta melontarkan dugaan nepotisme di lingkungan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Nurlis menilai kritik tersebut keliru memahami tujuan perjuangan Mualem.

“Kalau mantan intel bicara soal teknis ekonomi dan industri migas, ya ilmunya tidak sampai. Kekeliruan analisis itu terjadi karena sejak awal sudah gagal paham,” kata Nurlis.

Menurutnya, perjuangan Mualem bukan untuk menguntungkan kelompok atau keluarga tertentu, melainkan memastikan kekayaan alam Aceh memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Aceh menginginkan gas dan kondensat Blok Andaman dialirkan langsung ke darat untuk diolah di KEK Arun. Jika skema tersebut tidak dapat diwujudkan, pemerintah setidaknya menginginkan kepastian alokasi gas yang mengikat bagi kebutuhan industri Aceh.

Targetnya adalah menghidupkan kembali industri strategis, termasuk pabrik pupuk dan industri petrokimia, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.

Nurlis menegaskan Aceh tidak boleh kembali menjadi penonton ketika kekayaan alamnya dieksploitasi, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar daerah.

“Aceh tidak boleh lagi menjadi penonton di tanah sendiri seperti masa lalu. Jika upaya menarik industri ke darat Aceh justru dicibir dengan alasan tangki rusak, pertanyaannya sederhana: kita mau membangun industri Aceh atau membiarkan kekayaan Aceh terus dikeruk keluar tanpa dampak hilirisasi?” gugatnya.

Polemik ini bukan persoalan kecil. Sebab, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan permintaan Pemerintah Aceh agar gas Andaman diolah di KEK Arun masih harus dikaji dari sisi keekonomian.

Bahlil bahkan menegaskan keputusan harus mempertimbangkan biaya dan prinsip saling menguntungkan. Artinya, perjuangan Aceh belum selesai dan masih membutuhkan negosiasi serta pembuktian kelayakan teknis dan ekonomi.

Sementara itu, rencana pengembangan yang telah disetujui Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026 menggunakan skema fasilitas pengolahan terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO), kemudian gas dialirkan melalui pipa menuju fasilitas penerima di KEK Arun.

Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan agar pengolahan dilakukan langsung di darat. Dengan demikian, terdapat perbedaan pilihan skema yang harus diselesaikan melalui kajian teknis, keekonomian, dan kepentingan daerah.

Baca Juga:  Ke mana Bupati dan Wakil Bupati Pidie Saat Kapolri Tinjau Pabrik Sabu 1,2 Ton?

Di sinilah pertanyaan publik menjadi penting: apakah perjuangan membawa gas Andaman ke daratan benar-benar akan menghasilkan jaminan pasokan bagi industri Aceh, atau hanya berhenti sebagai wacana politik?

Pemerintah Aceh perlu membuka kepada masyarakat perkembangan negosiasi, proyeksi kebutuhan gas, kesiapan fasilitas KEK Arun, nilai investasi, serta komitmen alokasi gas. Sebab, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi pernyataan bahwa gas harus dibawa ke darat. Mereka membutuhkan kepastian manfaat.

Terkait tudingan nepotisme di tubuh BPMA dan PT PEMA, Nurlis menegaskan Pemerintah Aceh tidak alergi terhadap pengawasan.

Ia menyatakan BPMA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan berada dalam mekanisme pengawasan bersama pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Sementara PT PEMA merupakan badan usaha milik daerah yang tunduk pada mekanisme audit serta pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Silakan awasi seketat-ketatnya. Kami justru berdiri paling depan mendukung pengawasan terpadu,” tegasnya.

Nurlis menyebut tuduhan bahwa lembaga resmi negara dikendalikan untuk kepentingan keluarga tanpa bukti hukum merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, dalam tata kelola pemerintahan modern, membantah tudingan saja tidak cukup. Kepercayaan publik harus dibangun melalui transparansi.

BPMA dan PEMA perlu memastikan informasi mengenai pengelolaan migas, kerja sama bisnis, struktur pengambilan keputusan, mitra usaha, hingga potensi konflik kepentingan dapat diakses dan diuji publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Apalagi, pengelolaan sumber daya alam Aceh menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tidak boleh ada kesan bahwa kekayaan daerah hanya berputar di antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

APBA dan Dana Otsus: Tantangan Buka Data, Bukan Hanya Membantah

Persoalan lain yang dibantah Nurlis adalah tudingan bahwa proyek APBA dan Dana Otsus dikuasai orang-orang dekat gubernur, termasuk dugaan keterlibatan keluarga dan lingkaran kekuasaan.

Nurlis juga membantah tudingan adanya praktik pengaturan proyek atau penguasaan paket pekerjaan oleh kelompok tertentu.

Menurutnya, seluruh pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui sistem elektronik, baik e-katalog maupun tender terbuka.

Proses pengadaan, kata dia, berada dalam pengawasan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau Pak Sri Radjasa punya bukti konkret ada monopoli atau pelanggaran hukum, buka datanya dan laporkan secara resmi. Jangan melempar tuduhan sapu rata di ruang siniar yang merusak kehormatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Aceh,” tantang Nurlis.

Meski demikian, penggunaan sistem pengadaan elektronik tidak otomatis menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran. Sistem digital merupakan instrumen transparansi, tetapi tetap membutuhkan pengawasan terhadap persaingan usaha, spesifikasi pekerjaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan kualitas hasil pekerjaan.

Publik juga membutuhkan informasi mengenai siapa pemenang tender, berapa nilai kontrak, bagaimana progres fisik pekerjaan, serta apakah proyek benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Apalagi, persoalan serapan APBA 2026 sebelumnya telah menjadi sorotan.

Dokumen statistik keuangan Pemerintah Aceh yang dipublikasikan melalui Dinas Koperasi dan UKM Aceh mencatat realisasi keuangan APBA hingga 10 Agustus 2026 baru mencapai 49,19 persen dari pagu Rp11,601 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target 53,75 persen pada periode yang sama dalam dokumen tersebut.

Data itu memperlihatkan bahwa persoalan APBA bukan hanya mengenai siapa yang mendapatkan proyek, tetapi juga menyangkut kecepatan pelaksanaan, kualitas belanja, dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.

Karena itu, bantahan Pemerintah Aceh seharusnya diikuti keterbukaan data pengadaan dan perkembangan realisasi anggaran secara berkala.

Keberadaan Mualem di Malaysia dan Kosongnya Kepemimpinan

Nurlis juga membantah tudingan Sri Radjasa mengenai absennya Mualem berbulan-bulan dari Aceh karena berada di Malaysia.

Menurut Nurlis, agenda pemeriksaan kesehatan dan koordinasi lintas wilayah tidak bisa dipelintir menjadi seolah-olah terjadi kekosongan kekuasaan.

Ia memastikan roda pemerintahan, pengendalian inflasi, dan pelayanan publik tetap berjalan.

Nurlis turut menegaskan pelantikan Pj. Sekda Aceh telah memperoleh persetujuan tertulis pemerintah pusat dan dilakukan demi mempercepat kerja birokrasi, bukan untuk kepentingan politik.

Namun, persoalan kepemimpinan tidak semestinya dipersempit hanya pada apakah seorang gubernur berada secara fisik di kantor atau sedang melakukan perjalanan ke luar daerah.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan strategis diambil, bagaimana koordinasi antar-SKPA berjalan, bagaimana keputusan anggaran dikendalikan, serta siapa yang bertanggung jawab ketika program pemerintah mengalami keterlambatan.

Baca Juga:  Mantan Kepala Inspektorat Aceh Abdullah Gugat Gubernur Mualem ke PTUN

Masyarakat Aceh berhak memperoleh penjelasan mengenai agenda resmi kepala daerah, hasil koordinasi yang dilakukan, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan tidak boleh hanya dinyatakan berjalan normal melalui pernyataan juru bicara. Kinerjanya harus dapat diukur melalui pelayanan publik, realisasi program, dan hasil pembangunan.

Penertiban Tambang Ilegal dan Isu Separatisme

Nurlis juga menanggapi persoalan penertiban tambang ilegal rakyat yang dikaitkan dengan tudingan menguatnya kembali gerakan separatis di Aceh.

Ia menegaskan penertiban tambang ilegal merupakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan lingkungan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana ekologis.

Pemerintah Aceh, katanya, tetap memperjuangkan skema pertambangan rakyat yang legal, aman, dan berkeadilan sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Namun, persoalan pertambangan rakyat tidak cukup diselesaikan dengan operasi penertiban. Pemerintah harus menyediakan jalan keluar melalui kepastian legalitas, perizinan, pembinaan, dan pengawasan lingkungan.

Jika tambang ditutup tanpa solusi ekonomi, masyarakat kecil berpotensi kehilangan mata pencaharian, sementara persoalan pertambangan ilegal dapat kembali muncul.

Karena itu, kebijakan penertiban harus disertai langkah konkret agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kegiatan ekonomi yang sah.

Mengenai isu separatisme, Nurlis mengingatkan agar pihak-pihak di Jakarta tidak terus membangun persepsi bahwa Aceh berada dalam situasi konflik.

“Kami ingatkan pihak mana pun di Jakarta: berhenti menjadikan Aceh sebagai komoditas ketakutan. Jangan terus mengembuskan isu perpecahan horizontal maupun separatisme. Rakyat Aceh hari ini sudah sangat dewasa, cinta damai, dan fokus memperbaiki ekonomi,” katanya.

Ia menilai Aceh membutuhkan dukungan untuk memperkuat perdamaian, mempercepat pembangunan, dan memastikan seluruh kewenangan yang diatur dalam MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat dijalankan secara utuh.

Publik Jangan Dipaksa Memilih antara Pemerintah dan Pengkritik

Polemik antara Nurlis Effendi dan Sri Radjasa Chandra memperlihatkan pentingnya membedakan kritik, tuduhan dan fakta hukum.

Tuduhan mengenai nepotisme, monopoli proyek, korupsi, maupun keterlibatan aparat penegak hukum dalam penguasaan proyek merupakan persoalan serius.

Semua itu tidak boleh dianggap benar tanpa bukti. Sebaliknya, bantahan pemerintah juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pemeriksaan independen.

Jika Sri Radjasa memiliki dokumen, data pengadaan, bukti transaksi, atau informasi yang menunjukkan dugaan penyimpangan, seharusnya disampaikan kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar dapat diperiksa.

Sebaliknya, Pemerintah Aceh juga perlu menjawab kritik dengan membuka data, bukan sekadar menggunakan bantahan dan pernyataan keras.

Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang semestinya dijawab secara terbuka:

1. Sejauh mana pengelolaan proyek APBA dan Dana Otsus telah memenuhi prinsip persaingan sehat dan bebas konflik kepentingan?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BPMA dan PT PEMA, termasuk transparansi mitra usaha dan keputusan bisnisnya?

3. Apakah perjuangan pengolahan gas Blok Andaman di KEK Arun telah memiliki kajian teknis, ekonomi, dan kepastian alokasi gas?

4. Bagaimana perkembangan realisasi APBA serta kualitas pekerjaan fisik yang dibiayai uang rakyat?

5. Apa langkah konkret pemerintah untuk menjamin pertambangan rakyat tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Justru merupakan bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi kekuasaan.

Nurlis lalu menutup bantahannya dengan menegaskan Aceh membutuhkan dukungan konstruktif agar kewenangan yang diberikan melalui MoU Helsinki dan UUPA dapat berjalan utuh.

“Yang dibutuhkan Aceh adalah dukungan konstruktif agar kewenangan MoU Helsinki dan UUPA berjalan utuh, bukan provokasi yang menakut-nakuti investor dan mengadu domba masyarakat dengan pemimpinnya,” tutup Nurlis.

Pada akhirnya, marwah Aceh tidak cukup dijaga dengan membantah kritik dari luar daerah. Marwah itu harus dibuktikan melalui pemerintahan yang bersih, pengelolaan anggaran yang transparan, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta keberanian membuka seluruh kebijakan strategis untuk diuji publik.

Aceh tidak membutuhkan perang opini antara penguasa dan pengkritik. Aceh membutuhkan kebenaran yang bisa dibuktikan, bukan sekadar klaim yang saling dilemparkan.

Sebab, APBA adalah uang rakyat, Dana Otsus adalah amanah sejarah, dan gas Andaman merupakan kekayaan alam yang seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.

image_print
Harian Aceh Indonesia
Netizen Harian Aceh

Beri Komentar

Artikel Terkait