● Bendera Bulan Bintang dan Seruan Aceh Merdeka Jadi Sorotan
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Persiapan peringatan Milad ke-50 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali jadi perhatian publik. Selain membahas agenda peringatan yang dijadwalkan berlangsung 4 Desember 2026, persoalan pengibaran Bendera Aceh Bulan Bintang turut menjadi pembahasan dalam pertemuan yang dipimpin Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Sabtu (21/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) dari berbagai wilayah di Aceh. Pertemuan berlangsung dalam suasana musyawarah dengan agenda bertukar pandangan mengenai persiapan peringatan setengah abad perjalanan GAM yang dideklarasikan pada 4 Desember 1976.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah bagaimana menyikapi pengibaran Bendera Aceh Bulan Bintang dalam momentum peringatan tersebut.
Persoalan ini menjadi sensitif karena hingga kini belum tercapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat mengenai penggunaan simbol yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tersebut.
Pembahasan mengenai bendera juga tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan keamanan Aceh belakangan ini, terutama setelah terjadi insiden penembakan warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Pertemuan Malik Mahmud bersama jajaran KPA tersebut sekaligus berlangsung di tengah meningkatnya harapan masyarakat agar persoalan bendera segera memperoleh penyelesaian melalui jalur komunikasi politik dan hukum.
Seruan Aceh Merdeka Kembali Terdengar
Perhatian publik terhadap pertemuan tersebut semakin meningkat setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Malik Mahmud bersama sejumlah tokoh eks GAM meneriakkan seruan “Aceh Merdeka”.
Dalam rekaman yang beredar, Malik Mahmud terlihat berdiri di hadapan sejumlah peserta dan memimpin seruan tersebut. Orang-orang yang berada di sekelilingnya kemudian mengikuti teriakan “Aceh Merdeka”.
Sejumlah tokoh yang terlihat dalam pertemuan itu antara lain Darwis Jeunieb, Wakil Ketua KPA Pusat sekaligus Wakil Panglima.
Saiful Bahri atau Pon Yahya sebagai Ketua KPA Wilayah Samudera Pase, Mukhlis Basyah (Ketua KPA Aceh Rayeuk), Jamaluddin (Ketua KPA Banda Aceh).
Rekaman tersebut juga menyebutkan bahwa di atas meja pertemuan terlihat Bendera Merah Putih dan Bendera Bulan Bintang.
Kemunculan video tersebut memunculkan beragam tanggapan masyarakat, terutama karena berlangsung ketika polemik penggunaan Bendera Aceh kembali menjadi pembahasan serius antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Namun, seruan tersebut perlu ditempatkan sesuai konteks rekaman yang beredar. Belum ada keterangan langsung dari Malik Mahmud mengenai maksud khusus seruan tersebut, termasuk apakah terdapat pesan politik tertentu yang ingin disampaikan melalui momentum persiapan Milad ke-50 GAM.
Karena itu, seruan tersebut tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai keputusan atau sikap resmi organisasi maupun hasil kesepakatan rapat.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fad) telah membawa persoalan Bendera Aceh ke tingkat pemerintah pusat.
Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (2/11/2026), Pemerintah Aceh menyampaikan tiga persoalan strategis yang membutuhkan penyelesaian, yakni keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), status tanah wakaf Lapangan Blang Padang, serta persoalan Bendera Aceh.
Pertemuan tersebut dipimpin sejumlah pejabat pemerintah pusat, termasuk Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mualem meminta pembahasan ketiga persoalan tersebut segera dituntaskan sehingga tidak terus menjadi persoalan yang menggantung dalam pelaksanaan kekhususan Aceh.
Wakil Gubernur Fadhlullah sebelumnya berharap pemerintah pusat memberikan kepastian mengenai persoalan Bendera Aceh sebelum peringatan Milad ke-50 GAM pada 4 Desember 2026.
Harapan tersebut memperlihatkan persoalan bendera bukan sekadar masalah penggunaan simbol, tetapi juga berkaitan dengan implementasi kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Bagi sebagian masyarakat Aceh, Bendera Bulan Bintang memiliki makna historis yang berkaitan dengan perjalanan konflik dan perdamaian. Sementara itu, dari perspektif pemerintah, persoalan penggunaannya masih membutuhkan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan Bendera Bulan Bintang semakin sensitif setelah insiden bentrokan antara warga dan aparat di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Peristiwa yang terjadi ketika berlangsung kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka dalam insiden tersebut.
Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza. Peristiwa itu mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, pada 9 November 2026 menyampaikan berdasarkan pemeriksaan awal dan informasi dari rumah sakit, luka pada tubuh korban meninggal dunia diduga kuat berkaitan dengan proyektil.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan mengungkap fakta mengenai penggunaan senjata dalam peristiwa tersebut.
Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi sebelumnya menyatakan pihaknya melakukan investigasi internal terhadap insiden tersebut.
Pemerintah melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga telah mempersilakan Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa di Pulo Keunari.
Perkembangan tersebut membuat persoalan Bendera Aceh tidak lagi hanya menjadi perdebatan mengenai regulasi dan simbol daerah, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, pendekatan aparat keamanan, serta upaya mencegah terjadinya kekerasan.
Dalam situasi seperti ini, posisi Wali Nanggroe menjadi penting karena lembaga tersebut memiliki peran dalam menjaga adat, budaya, sejarah, serta kehormatan masyarakat Aceh.
Malik Mahmud merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan politik Aceh, termasuk dalam proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM.
Karena itu, komunikasi yang dibangun Wali Nanggroe bersama jajaran KPA memiliki arti penting dalam menjaga agar perbedaan pandangan mengenai persoalan bendera tidak berkembang menjadi ketegangan baru.
Dalam pesan yang beredar melalui sejumlah akun media sosial, Malik Mahmud disebut menilai persoalan Bendera Aceh sebagai masalah krusial yang harus ditangani secara serius.
Ia juga disebut mengingatkan bahwa apabila tidak diselesaikan dengan baik, persoalan tersebut berpotensi memicu konflik baru.
Dalam pesan yang sama disebutkan adanya komunikasi dan pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat, untuk membicarakan penyelesaian persoalan Bendera Aceh.
Peringatan Milad ke-50 GAM pada 4 Desember 2026 memiliki nilai historis tersendiri bagi masyarakat Aceh.
Setengah abad perjalanan GAM merupakan bagian dari sejarah panjang konflik Aceh yang kemudian menemukan jalan penyelesaian melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan damai yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan GAM tersebut menjadi landasan penting bagi berakhirnya konflik bersenjata dan lahirnya berbagai pengaturan kekhususan Aceh.
Kini, lebih dari dua dekade setelah perdamaian Helsinki, berbagai persoalan implementasi kesepakatan masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk persoalan bendera, kewenangan khusus Aceh, dan keberlanjutan Dana Otsus.
Dalam konteks itu, Milad ke-50 GAM tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga ruang refleksi mengenai perjalanan perdamaian, masa depan Aceh, serta tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga stabilitas daerah.
Rencana pengibaran Bendera Bulan Bintang pada 4 Desember diperkirakan tetap menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Namun, bagaimana mekanisme pelaksanaannya masih membutuhkan kejelasan dari pihak penyelenggara dan pemerintah.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh diharapkan dapat segera membangun kesepahaman mengenai persoalan tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan tindakan di lapangan.
Di sisi lain, jajaran KPA, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat juga memiliki kepentingan untuk memastikan peringatan berlangsung tertib tanpa kekerasan.
Hingga berita ini ditulis, belum tersedia keterangan resmi mengenai kesimpulan rapat Malik Mahmud bersama para Panglima KPA pada 21 November 2026.
Belum ada pula penjelasan resmi mengenai keputusan teknis pengibaran Bendera Aceh Bulan Bintang dalam peringatan Milad ke-50 GAM pada 4 Desember mendatang.
Publik juga masih menunggu penjelasan langsung mengenai pesan dan maksud seruan “Aceh Merdeka” yang dipimpin Malik Mahmud dalam video yang beredar di media sosial.
Perkembangan ini membuat perhatian masyarakat tertuju pada langkah Wali Nanggroe, KPA, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat dalam menyikapi momentum bersejarah tersebut.
Aceh telah melewati perjalanan konflik yang panjang dan membayar mahal harga sebuah perdamaian. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai simbol daerah semestinya diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan kepastian hukum.
Milad ke-50 GAM diharapkan menjadi momentum mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen menjaga perdamaian agar tragedi kemanusiaan seperti yang terjadi di Pulo Keunari tidak terulang kembali.

















